MEDAN (HR)-Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara mengharapkan rencana pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumut, Gatot Pujonugroho tidak dijadikan sebagai ajang penyiaran isu.
Meski demikian, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DRPD Sumut, HM Hanafia Harahap tetap menghormati rencana tersebut. Ia berharap anggota dewan yang lain dapat menggunakan hak tersebut untuk mempertanyakan kebijakan pelayanan terhadap masyarakat.
"Interpelasi itu hak pribadi anggota (DPRD). Karena menjadi hak, jangan main-main," katanya seraya enggan mengomentari keinginan anggota dewan yang hendak mengajukan hak interpelasi, hari ini.
Pihaknya juga mengaku belum membahas rencana pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur Gatot Pujonugroho. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DRPD Sumut HM Hanafia Harahap menilai belum ada hal yang bersifat substansial dari rencana yang diusung oleh beberapa wakil rakyat tersebut. "Belum ada rencana pemikiran itu kepada kami," katanya. (wpd/ivi)