PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Penundaan pengangkatan lima jabatan eselon II di lingkungan Pemko Pekanbaru melalui asesment, akirnya ditunda. Penundaan ini ternyata didukung kalangan DPRD Kota Pekanbaru.
Seperti yang disampaikan Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Ida Yulita Susanti SH MH, kepada wartawan akhir pekan lalu, jika jadi dilakukan maka dengan waktu yang mepet saat ini, lebih baik Pemko di bawah Pj Walikota, disarankan untuk fokus bekerja kepada bawahannya.
"Lebih lagi dengan situasi anggaran minim sekarang. Kita berprinsip agar pejabat yang ada (ASN) dapat berkonsentrasi dan serius untuk memaksimalkan serapan anggaran, ketimbang dihantui terus menerus gelombang mutasi ini. Bahkan Pj Walikota perlu dulu membuat target khusus di sisa waktu kepemimpinannya ini," kata Ida.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, penundaan pengangkatan jabatan ini perlu didukung, karena, meski pimpinan untuk 5 OPD tidak ada, OPD tersebut diharap tetap berjalan.
"Kan banyak program-program yang akan dijalankan OPD, sudah terencana sejak awal. Termasuk anggaran pelaksanaannya, maka itu dulu yang perlu difokuskan," tegas Ida.
Lebih lanjut dipaparkan Ida, pihaknya meminta, jangan terlalu lama kekosongan OPD itu dibiarkan. Bahkan pihaknya menyarankan, agar tim yang sudah dibentuk ini, sudah bisa merumuskan dari sekarang. Sehingga setelah Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilantik, beberapa hari setelah itu, bisa dilakukan assesment.
Sesuai data yang dihimpun lima SKPD yang belum diisi oleh pejabat definitif dan masih dijabat oleh Plt di antaranya; Dinas Pertanahan, Dinas Infokom, Statistik dan Persandian, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru (Balitbang), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Reporter: Joni Hasben
Editor: Nandra F Piliang