PEKANBARU (riaumandiri.co)-Tingkat kerusakan lingkungan hidup di Riau saat ini, dinilai semakin memprihatinkan. Bahkan kerusakan tersebut sudah mencapai lima kawasan bentang alam di Riau, yang seharusnya dilindungi dengan baik.
Untuk menyelamatkan kawasan itu, harus dicari formula yang tepat. Sehingga program yang akan dilaksanakan benar-benar berjalan dengan baik, dan bukan sekedar menghabiskan anggaran yang tersedia.
Demikian terungkap dalam seminar dan lokakarya yang digelar Forum Komunikasi Kehutanan masyarakat (FKKM) Riau dan Yayasan Belantara, di salah satu hotel di Pekanbaru, Kamis (23/3).
Dalam seminar tersebut, ada lima lokasi bentang alam di Riau yang mendapa sorotan, karena dinilai harus diselamatkan. Yakni Hutan Senepis, Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Semenanjung Kampar, Kerumutan dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.
Menurut Koordinator FKKM Riau, Muhammad Mardiansah, dalam kegiatan ini, pihaknya berharap ada sumbangan pemikiran dari peserta untuk menyelamatkan lima lokasi bentang alam tersebut.
"Sekarang sudah tidak lagi hanya dengan kegiatan menanam saja, tapi bagaimana memanusiakan masyarakat di sekitar wilayah bentang alam itu. Untuk itu mari bersama menyusun rencana aksi dan mencari solusi bukan hanya untuk menghabiskan budget yang ada, tapi bagaimana menyelamatkan masyarakat Riau," ujarnya.
Sementara itu, CEO Yayasan Belantara, Agus Sari mengatakan, ancaman dari sebuah konservasi bukan datang dari wilayah itu sendiri, melainkan dari luar.
"Bisnis, kota, kebun dan kawasan perlindungan, sangat tergantung pada bentang alam yang sehat. Berbagi ruang untuk pemenuhan kebutuhan bersama dalam harmoni. Karena pada akhirnya semua aktor dan para pihak saling terhubung dan menjadi bagian integral dari bentang alam, dan harus secara bersama terlibat dalam memberi solusi dalam merawat bentang alam agar lestari. Kegiatan masyarakat, pemerintah, perusahaan akan saling mempengaruhi, karena itu tidak cukup hanya menjaga tetapi juga turut mengelola," jelasnya.
Sedangkan Kabid BKSDA Wilayah II, Heru, mengatakan, BKSDA memiliki tupoksi terkait pengelolaan pengelolaan kawasan konservasi serta peredaran satwa liar. Dalam hal ini, ada tiga item yang menjadi tugas dari pihaknya.
"Pertama tentang pengawetan, perlindungan serta pemanfaatan, sesuai tupoksi di Riau saat ini ada 17 kawasan konservasi. Dari jumlah itu banyak yang mengalami kendala. Kawasan konservasi semakin rusak karena tekanan pembangunan yang tidak serasi. Di Riau harus menyisakan 30 persen untuk kawasan hutan, semoga dalam diskusi ini semua bisa dibahas dan menemukan solusinya," tutupnya.
Sedangkan Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Al Azhar, mengingatkan kepada semua pihak untuk mengkaji kembali sistem pengelolaan bentang alam yang berjalan saat ini.
Termasuk untuk mengkaji kembali, apakah landscape yang ada sudah diselaraskan dengan yang sebenarnya. Sbab kalau belum, program itu akan mengalami tingkat kegagalan yang semakin tinggi.
"Dalam program ini kita juga harus mengubah secara revolusioner tentang cara berpikir dan bertindak, sebab kalau tidak, kegagalan akan semakin tinggi. Mari direkonstruksi lagi, mulai dari konsep kerja di lima lokasi landscape dengan lebih dulu mendengar dan menyimak apa kata masyarakat di sana," ingatnya.
Sedangkan Asisten II, Setdaprov Riau, Masperi, membacakan sambutan Gubernur Riau, ArsyadJuliandi Rachman, mengatakan, dinamika pengelolaan hutan di Riau kini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa.
Mulai dari perjuangan bersama tentang mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan serta dampak asap yang ditimbulkan hingga terlahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Hutan.
"Perencanaan bersama untuk pengelolaan hutan di lima bentangan diharapkan dapat mensinergikan dengan semua kepentingan. Harapannya, kita dapat menyatukan pemahaman tentang persmasalahan yang ada di bentang alam dan alternatif solusi serta membagi tanggung jawab dalam program itu nantinya, harapnya. (her)