SIMPANG EMPAT (RIAUMANDIRI.co) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) melakukan penataan aset yang ada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini bertujuan untuk melakukan tertib administrasi dan dalam rangka meraih prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Manus Handri di Simpang Empat, Senin mengatakan aset yang ada di setiap OPD harus diinventaris. Apa yang ada didata juga bisa dicek keberadaanya di lapangan. Apalagi, ada beberapa perpecahan dari OPD baru yang bergabung dengan OPD lainnya. Demi tertibnya administrasi aset maka perlu dilakukan pendataan.
"Soal aset ini tidak bisa main-mainkan lagi. Harus di inventaris dengan jelas. Untuk OPD baru juga begitu, mana aset yang menjadi kewenangan OPD tersebut," katanya. Pihaknya juga melakukan serah terima pengelolaan aset dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD baru yakni Badan Aset dan Pendapatan Daerah serta dari Bagian umum kepada beberapa OPD.
Ada juga perpecahan OPD baru yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Karena Kebudayaan sekarang sudah bergabung dengan Dinas Pendidikan maka, aset yang ada di Dinas Lariwisata diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. OPD baru juga ada pemecahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beetambah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Biasanya ini bersatu dengan dinas PU. Maka asetnya juga diserahkan kepada OPD baru tersebut.
Selain itu, penataan aset juga dilakukan oleh OPD baru yakni Dinas Komunikasi dan Informasi. Aset ini diserahkan oleh bagian umum ke Diskominfo. "Beberapa OPD baru itu sudah kita serahterimakan asetnya dengan harapan ke depan aset-aset tersebut lebih tertata dan jelas objeknya," ujarnya. Pemkab Pasaman Barat juga menyerahkan bantuan komputer sebanyak tiga unit untuk empat nagari di Pasaman Barat dari Coca Cola Foundation Indonesia yang bekerja sama dengan Dinas Kearsipan. Empat nagari tersebut yakni Nagari Lingkuang Aua, Nagari Koto Baru, Nagari Kajai, dan Nagari Ujung Gading.(ant/ara)