PEKANBARU (riaumandiri.co)-Ratusan warga dari Suku Sakai di Kandis, Kabupaten Siak, menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau, Rabu (15/3). Mereka menuntut PT Ivomas Tunggal, segara hengkang dari lahan ulayat mereka. Sebab, akibat lahannya mereka dikuasai perusahaan, penghidupan warga Suku Sakai jadi terganggu.
Dari pantauan lapangan, aksi kemarin sempat berlangsung panas. Sebelum sampai ke Kantor Gubri, ratusan Warga Suku Sakai tersebut terlebih dahulu diawali dengan aksi jalan kaki dari Kandis, Siak, sejak Senin (13/3) kemarin.
Aksi sempat memanas, setelah Gubri Arsyadjuliandi Rachman menemui massa. Hal itu disebabkan warga Sakai kurang puas dengan hasil dialog dengan Gubri. Massa sempat mendobrak pintu gerbang Kantor Gubernur Riau dan nyaris bentrok dengan petugas Satpol PP Riau yang berjaga-jaga di lokasi.
Dalam aksinya, selain menuntut PT Ivomas hengkang dari tanah ulayat mereka, warga Sakai juga menuntut Gubri Arsyadjuliandi Rachman, ikut turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan dengan perusahaan itu, yang dinilai telah menyerobot tanah ulayat Suku Sakai.
Beberapa saat kemudian, Gubri Arsyadjuliandi Rachman yang baru saja menerima gelar adat Datuk Seri Setia Amanah dari Lembaga Adat Melayu Riau, langsung menemui massa.
Dengan masih menggunakan pakaian adat melayu dan tanjak di kepala, Gubri pun bertemu dan berdialog dengan massa pendemo.
"Apa yang masyarakat Suku Sakai sampaikan, akan saya tampung. Dan ini akan diselesaikan dengan pihak terkait. Namun masalah ini wilayahnya ada pada pemerintah pusat dan perlu waktu untuk menyelesaikannya," ujar Gubri kepada pendemo.
Namun apa yang disampaikan Gubri tersebut tidak diterima massa pendemo. Karena mereka meminta untuk dipertemukan langsung dengan pihak Ivomas dan Pemkab Siak. Jika tidak mereka akan terap berdemo.
"Kami ingin mereka dihadirkan, PT Ivomas telah melakukan tindakan yang telah menyengsarakan rakyat Sakai. Tanah kami diserobot, kami tidak bisa lagi mencari nafkah karena tanah kami sudah diklaim milik mereka," kata koordinator aksi, Dabson.
Menanggapi hal itu, Gubri mengatakan, untuk saat ini Pemprov Riau tidak bisa menyelesaikan masalah itu secara langsung. Karena negara ini merupakan negara hukum. Selain itu, apa yang diminta masyarakat Sakai merupakan kewenangan Pemerintah pusat.
"Jadi saya sampaikan lagi semuanya ada aturan, tidak bisa diselesaikan langsung kita akan coba menyelesaikannya secepatnya," kata Gubri.
Dialog antara Gubri dan massa berlangsung hampir setengah jam. Namun tidak ada kata sepakat. Gubri akhirnya meninggalkam massa. Namun Gubri juga berjanji akan menyelesaikan apa yang dituntut masyarakat suku Sakai.
Dobrak Pagar
Setelah kepergian Gubri, massa tetap bertahan dan melanjutkan aksi mereka. Mereka tetap menuntut Gubri segera mengeluarkan keputusan yang pasti. Namun hingga satu jam melanjutkan aksi, respon yang diharapkan tak kunjung muncul.
Buntutnya, emosi massa akhirnya tak terkendalikan lagi. Mereka akhirnya mencoba mendobrak pagar Kantor Gubernur Riau. Tak hanya itu, massa sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP dan aparat Kepolisian yang berjaga di lokasi aksi.
Namun akhirnya situasi itu tidak sampai menjurus bentrok. Karena Pemprov Riau melalui Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie, menerima mereka untuk berdialog.
Dari hasil pertemuan antara Suku Sakai, Pemprov Riau dan DPRD Riau, disepakati akan ada pertemuan dengan seluruh elemen, pada pekan depan. Pertemuan seluruh elemen termasuk dengan pihak PT Ivomas Tunggal, yang disebut warga Sakai telah menyerobot tanah ulayat mereka di Kandis.
Ratusan masyarakat Suku Sakai Kandis ini, menerima hasil pertemuan. Namun mereka tidak menerima begitu saja, dan mereka berjanji akan kembali datang ke Kantor Gubernur Riau, dengan jumlah yang lebih besar lagi. Jika pada minggu depan tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Dan mereka akan menempati Kantor Gubernur Riau.
"Hari ini kami menerima hasil pertemuan dengan Pemprov Riau. Mereka meminta waktu menyelesaikan perkara ini, mempertemukan seluruh elemen terhadap kasus tanah ulayat. Tapi harinya tidak ditentukan, hanya mengupayakan minggu depan," tegas koordinator aksi demo, Dabson.
"Tapi kalau tidak terjadi maka kami akan datang lagi, dan ini yang terakhir kepercayaan kami terhadap Pemprov. Kami tidak akan pernah berhenti berjuang. Lebih baik kelaparan di Kantor Gubernur daripada di tanah kami yang diserobot orang asing," tegas Abson lagi.
Sementara itu, Ahmad Syah Harrofie, mengatakan dari hasil pertemua itu akan diselesaikan pekan depan dengan mempertemukan antara, pihak suku Sakai, PT Ivomas, BPN, Dinas Perkebunan, dan pihak lainnya.
"Ini yang akan kita komunikasikan dengan pemangku kepentingan seperti pihak perkebunan, Pemkab Siak, BPN, dan batin-batin Suku Sakai. Semuanya harus dipelajari terlebih dahulu. Masing-masing pihak bisa mendengarkan apa persoalannya. Jadi tidak serta merta perusahaan yang disalahkan, atau masyarakat yang salah," jelas Ahmad Syah.
"Kita juga harus tahu keabsahan legalitas perusahaannya bagaimana, dan masyarakat juga harus bisa menunjukan tanah ulayat yang dituntutnya," tambahnya.
Saat akan kembali, massa meminta pemerintah memfasilitasi kepulangan mereka ke Kandis.
"Kita sudah sediakan lima unit mòbil Satpol PP. Karena lima yang layak dipakai untuk mengantar warga kita pulang ke Kandis, Siak," tambah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Riau, Zainal.