PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Kebijakan Pemko Pekanbaru dengan merumahkan tenaga harian lepas (THL) mendapat kritikan dari kalangan DPRD. Dewan menilai kebijakan itu sangat tidak memihak.
Seperti dikatakan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan yang menilai sikap Pemko, seperti Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, M Noer yang bersikeras minta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLKH) Zulfikri mengurangi THL kebersihan. Meski Kepala DLHK, berkeras tetap mempertahankan THL yang ada, dengan alasan dari pada merumahkan lebih baik memotong tunjangan pegawai.
"Ini yang kita nilai Sekdako tidak memihak kepada THL," kata Ruslan, Rabu (8/3). Menurut Ruslan, jika THL ini dikurangi, seperti THL kebersihan misalnya, dengan junmlah ini saja sampah masih tidak terangkut sampah dengan baik, apalagi kalau dikurangi.
Dia melihat kinerja THL sudah maksimal, tapi gajinya telat juga dibayarkan. Bahkan terhitung Januari sampai Maret, baru satu bulan yang dibayarkan.
"Udah begitu, gaji mereka dipotong pula dan tidak sesuai dengan UMK Pekanbaru pula, ini pula yang diminta Sekdako untuk dikurangi, gimana Sekdako ini, kemana lagi THL itu mengadu, takutnya, lama-lama THL itu marah," ungkapnya.
Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 09 Maret 2017
Reporter: Joni Hasben
Editor: Nandra F Piliang