SELATPANJANG (RIAUMANDIRI.co) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim membuka Rapat Koordinasi dan sosialisasi pendistribusian Beras Sejahtera (Rasta) ke rumah tangga sasaran Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam Rakor yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Meranti itu, Wabup meminta penyaluran Rasta tepat sasaran dan berkualitas baik, Selatpanjang, Selasa (7/3).
Turut hadir dalam acara Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti itu Kepala Bidang Penanganan Farkir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau, Kepala Bagian Ekonomi Setdakab. Meranti Agusyanto, Asisten II Setdakab. Meranti H Anwar Zainal, Kepala Bulog Bengkalis, Camat dan Kades Se-Kabupaten Meranti.
Kepala Bagian Ekonomi Agusyanto yang juga ketua penyelenggara memaparkan, tujuan kegiatan ini merupakan implementasi pedoman umum penyaluran Raskin Kementerian Kesejahteraan Rakyat, guna mendukung hal tersebut menurutnya diperlukan penyamaan persepsi terkait pengelolaan dan pendistribusian raskin agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal kepada RTS.
Sekedar informasi, demi membantu rumah tangga sasaran atau rumah tangga miskin, di Kabupaten Kepulauan Meranti sejak 10 tahun terakhir pemerintah memberikan bantuan langsung berupa beras miskin (Raskin) yang kini lebih dikenal dengan beras sejahtera (Rastra), kepada rumah tangga miskin. Untuk Kabupaten Meranti pada tahun 2017 ini dijatahi sebanyak 25 ton lebih atau meningkat dari tahun 2016 yang hanya berkisar 23 ton.
Peningkatan itu seperti dijelaskan oleh Kabag Ekonomi Agusyanto akibat terjadinya penambahan RTS bedasarkan pendataan BPS Riau tahun yang lalu. Dan setiap RTS akan dijatahi sebanyak 15 kg/bulan.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati H Said Hasyim sangat menyambut baik digelarnya kegiatan itu. Menurutnya dalam hal penyaluran Rasta tersebut, meski dirasa telah sempurna, namun masih tetap memunculkan rasa ketidakpuasan dari RTS, baik dalam hal penjatahan maupun kwalitas Rastra itu sendiri.
Untuk itu ia menekankan kepada pihak-pihak terkait yang diberikan amanah dapat menunaikan tugas dengan baik. "Saya berharap tiap tahun ada perbaikan, jangan sampai keluar bahasa tidak adil dari masyarakat," ujarnya.
Wakil Bupati tidak ingin ada masyarakat yang berhak meraih Rastra ternyata tidak dapat, sebaliknya yang harus nya tidak mendapat Rastra tetapi mendapatkannya. "Dalam Rakor ini perlu dilakukan penyempurnaan," tambahnya. (rilis humas meranti)