PEKANBARU (HR)-Untuk kesekian kalinya, Provinsi Riau kembali dinyatakan dalam status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Hal itu setelah titik panas dan titik api di Riau, diketahui melonjak tajam dibanding hari-hari sebelumnya.
Dengan penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh pemerintah pusat tersebut, seolah mengokohkan Riau sebagai daerah yang tak pernah bebas dari musibah tahunan tersebut. Ironisnya, kondisi serupa telah berlangsung selama 17 tahun tanpa pernah terhenti.
Terkait hal itu, Ketua Komisi A DPRD Riau Hazmi Setiadi mengecam Pemprov Riau serta pihak terkait lainnya, karena dinilai tak pernah serius menangani Karhutla. Tidak saja penindakan di lapangan, proses penegakan hukumnya juga masih harus diseriuskan lagi. Apalagi jika merunut pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebanyakan kasus Karhutla di Riau diduga akibat disengaja.
Padahal, sudah dua kepala negara turun ke Riau, hanya untuk mengawasi Karhutla tersebut. Yakni mantan presiden SBY dan yang terbaru, adalah Presiden Joko Widodo.
"Kita hanya sering bicara, tidak pernah serius menanganinya. Kita harapakan kali ini benar-benar serius penanganannya. Begitu muncul langsung disemprot. Jangan tunggu sudah besar baru bertindak, nanti ribut lagi negara tetangga," ujarnya, Senin (23/2) di Gedung DPRD Riau.
Ia mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk langsung bertindak tegas menangani persoalan Karhutla di Riau. "Kalau pejabatnya tak serius, diganti saja. Toh anggaran untuk Karhutla juga sudah ada," tegasnya.
Melonjak Tajam
Sementara itu, analis Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, Yudhistira membeberkan, setelah sempat hilang, titik panas di Riau langsung melonjak tajam pada Senin kemarin.
Dikatakan, dari pantauan Satelit Terra dan Aqua, ada 67 titik panas yang terdeteksi di Sumatera. Dari jumlah itu, sebanyak 26 titik berasal dari Riau. Peningkatan ini sangat tajam terjadi karena sehari sebelumnya satelit hanya mendeteksi 12 titik panas.
Diterangkannya, daerah yang memiliki titik panas terbanyak berada di Rokan Hilir, sebanyak 7 titik disusul Bengkalis, Dumai, Pelalawan masing-masing 5 titik, Siak 2 serta Kepulauan Meranti dan Indragiri Hulu masing-masing 1 titik.
Untuk Bengkalis, terangnya, saat ini telah terjadi hujan ringan. Hal ini ikut membantu memadamkan sejumlah titik panas yang sebelumnya marak di daerah itu. Sedangkan untuk Kota Pekanbaru, saat ini mulai diselimuti kabut asap tipis yang dibawa angin timur laut dari Bengkalis, Dumai dan Rohil.
Hujan Buatan
Di tempat terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau Yulwiriati Moesa mengatakan, Pemprov Riau dan BNPB telah berencana membuat hujan buatan. Bila tidak ada aral melintang, prosesnya akan dimulai hari ini (Selasa, 24/2).
"Sejak Januari lalu, sudah banyak titik api di Riau, kalau tidak segera dibuat hujan buatan sekarang, dikhawatirkan Karhutla akan lebih luas lagi," ujarnya.
Sementara terkait penegakan hukum terhadap pelaku yang diduga membakar lahan dengan sengaja, Yulwiriati mengatakan, saat ini sudah ada tindakan dari aparat penegak hukum.
"Sudah ada tindakan dari aparat keamanan, termasuk perusahaan yang tidak mau bekerja sama dalam mengatasi Karhutla di Riau. Tapi ada juga perusahaan yang kooperatif turun langsung kelapangan bersama masyarakat, walaupun bukan dikawasan mereka terjadi kebakaran," jelasnya.
Lebih jauh dikatakannya, langkah-langkah yang diambil Pemerintah pusat untuk membantu Riau diantaranya, Pertama, dukungan pelaksanaan hujan buatan dalam waktu dekat. Kedua, dukungan bagi masyarakat untuk pembuatan 1.000 unit sekat kanal rawa gambut di daerah-daerah sangat rawan karhutla. Ketiga, dukungan pesawat helicopter patroli, monitoring dan water bombing selama 3 bulan. Keempat, dukungan personil BNPB untuk posko di pusat dan daerah.
Dari Jakarta, Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Karhutla di Riau dibagai menjadi dua periode, yakni antara Februari-April dan Juni-Oktober. Terkait kondisi saat ini, Menteri Kehutanan LH telah menginstruksikan Kepala BNPB untuk menyiapkan langkah-langkah penanganan.
“Pertama, dukungan pelaksanaan hujan buatan dalam waktu dekat. Kedua, dukungan bagi masyarakat untuk pembuatan 1.000 section sekat kanal rawa gambut di daerah-daerah sangat rawan dan dukungan pesawat helikopter patroli, monitoring dan water bombing selama 3 bulan," terangnya.
Menurut Sutopo pencegahan lebih efektif dibandingkan pemadaman. Terutama pada lahan gambut, "jika sudah terbakar maka sulit dipadamkan. Untuk itu penegakan hukum dan sosialisasi terus ditingkatkan. Sebab 99,9 persen kebakaran hutan dan lahan di Riau adalah disengaja atau dibakar,” kata Sutopo. (rud, nal, nur,rio)