PADANG (RIAUMANDIRI.co) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mendorong lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) di daerah itu agar terakreditasi. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan (Disdik) Padang Nurhayati di Padang, Selasa (7/2) mengatakan, akreditasi bertujuan agar lembaga dalam penyelenggaraannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Ia menyebutkan masing-masing lembaga terdiri dari 517 PAUD, 40 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan 141 Lembaga Kursus Pendidikan (LKP). Sedangkan yang sudah terakreditasi pada 2016 meliputi 60 PAUD, tiga PKBM dan empat lembaga kursus. Ia mengatakan pembelajaran di PKBM didominasi oleh anak yang termaginalkan di pendidikan formal misalnya karena kenakalan dan dikeluarkan dari sekolah-sekolah formal, kemudian yang tidak pernah sekolah sama sekali yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial lainnya.
"Semuanya itu ditampung di PKBM, karena di PKBM terdapat program kesetaraan, taman bacaan, program keterampilan termasuk PAUD," ujarnya. PKBM, jelasnya tumbuh dari masyarakat, sehingga masyarakat yang terkendala oleh beberapa faktor tersebut dapat mengenyam pendidikan di lembaga tersebut.
Ia menjelaskan agar terakreditasi suatu lembaga PAUDNI dalam penyelenggaraannya harus mengacu pada delapan standar nasional pendidikan. Diantaranya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar tenaga pendidik, pengelolaan, pembiayaan, sarana prasarana dan penilaian.
"Kelayakan suatu lembaga dapat dinilai apabila seluruh pengelolaannya sudah berjalan secara maksimal, misalnya pengelolaan administrasi, pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional," ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya terus mendorong lembaga tersebut agar terakreditasi dengan melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan terhadap tutor dan guru sebagai tenaga pendidik, serta pihak pengelola sebagai tenaga kependidikan.
Ia mengharapkan dengan telah terakreditasinya lembaga PAUDNI di Kota Padang, dapat membuat keberadaan lembaga tersebut diakui dan sesuai syarat penyelenggaraan pendidikan. "Serta dapat menghasilkan kualitas yang baik bagi para lulusannya," katanya.(ant/ara)