JAKARTA (riaumandiri.co)-Kediaman Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, tiba-tiba didatangi ratusan massa dari sekelompok mahasiswa, Senin (6/2) sekitar pukul 15.00 WIB. Tak ayal, aksi tersebut mengundang kecaman dari Partai Demokrat. Muncul dugaan, aksi tersebut sengaja diarahkan pihak-pihak tertentu.
Perihal adanya aksi tersebut, awalnya diungkapkan SBY melalui akun Twitter resminya, @SBYudhoyono sekitar pukul 15.00 WIB.
"Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*," tulis SBY.
SBY mempertanyakan kenapa polisi tidak memberi tahu dirinya soal ini. Dia mengatakan undang-undang tidak memperbolehkan adanya unjuk rasa di rumah pribadi.
"Kecuali negara sudah berubah, undang-undang tak bolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak memberitahu saya. *SBY*," tulis SBY.
Dia juga mengatakan, kemarin dia mendengar di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi dan agitasi terhadap mahasiswa untuk menangkap dirinya.
"Saya bertanya kpd Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak utk tinggal di negeri sendiri, dgn hak asasi yg saya miliki? *SBY*," tulis SBY. "Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kpd Allah Swt. *SBY*," sambungnya.
Diduga Diarahkan
Terkait aksi itu, Wasekjen Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, mengatakan, massa berunjuk rasa selama satu jam. Massa kemudian membubarkan diri sekitar pukul 16.00 WIB. Rachlan mengaku tidak sempat mendengar tuntutan pengunjuk rasa yang jumlahnya diperkiakan sekitar 300 orang.
"Saya tidak sempat mendengar tuntutan adik-adik mahasiswa. Saya datang saat demo sudah mulai bubar," ujarnya, saat ditemui di sekitar rumah SBY.
Menurut Rachlan, mahasiswa yang berdemo tersebut merupakan peserta Jambore dan Silaturahim Nasional Mahasiswa di Bumi Perkemahan Cibubur, pada Senin (6/2) pagi.
Dia meyakini mahasiwa tersebut sengaja diarahkan oleh segelintir auktor intelektual ke rumah SBY untuk berunjuk rasa.
Rachlan juga menyesalkan tindakan aparat keamanan yang dinilai tidak sigap dalam melakukan pengamanan dan tidak mengetahui adanya rencana demonstrasi tersebut.
Sementara, kata Rachlan, sesuai Undang-Undang, rumah SBY merupakan salah satu objek vital negara yang harus dilindungi, sehingga aparat kepolisian seharusnya melakukan pencegahan aksi unjuk rasa terjadi.
"Saya menyesalkan harusnya ada langkah preventif. Pasti ada segelintir orang yang membawa mereka ke sini," ujar Rachland.
"Mahasiswa sendiri sempat ragu apakah ini rumah SBY. Aparat keamanan sangat terlambat. Saya sempat tegur polisi yang berjaga," ucapnya.Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun Twitter-nya menyatakan rumahnya di kawasan Mega Kuningan 'digeruduk'. Polisi menyatakan penggeruduk tersebut merupakan mahasiswa dan langsung dibubarkan.
Dibubarkan
Sementara itu, Kapolres Jaksel Kombes Iwan Kurniawan, juga membenarkan adanya aksi tersebut. "Iya tadi ada massa dari mahasiswa yang datang, sudah kami bubarkan karena tidak ada pemberitahuan untuk aksinya," terangnya.
Menurut Iwan, massa mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang selesai mengikuti kegiatan Jambore di Cibubur, Jakarta Timur. Ada sekitar 300 mahasiswa yang berdemo di depan rumah SBY tersebut.
"Massa dari acara Jambore kan ada acara dari tanggal 4-6, diikuti 3 ribu mahasiswa. Isinya (tuntutan aksi) melawan isu SARA, melawan ketidakadilanlah, tujuannya ke mana nggak jelas juga. Saya juga nggak paham kenapa mereka demonya ke sini," lanjut Iwan.
Massa sempat melakukan perlawanan saat polisi berupaya melakukan pembubaran. Namun saat ini situasi sudah kondusif dan tidak ada perusakan dalam kegiatan demonstrasi tersebut.
"Sudah dibubarkan. Tadi hampir 300 orang. Nggak ada perusakan, hanya orasi dan tidak ada pemberitahuan," tandasnya.
Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki meminta SBY tidak perlu khawatir atas aksi unjuk rasa di kediamannya. Teten meyakini Pasukan Pengamanan Presiden yang sudah disiapkan oleh negara, akan mengamankan Presiden keenam RI dan keluarga apabila demo berlangsung ricuh.
"Enggak usah dikhawatirkan. Itu kewajiban negara melindungi mantan presiden. Mantan presiden kan masih ada pengawal, ajudan," ujarnya, di Kompleks Istana Kepresidenan.
Teten pun meyakini aksi unjuk rasa tersebut tidak digerakkan oleh pihak mana pun, apalagi orang-orang di lingkar Istana.
Sementara terkait aksi yang disebut dilakukan sejumlah mahasiswa, yang sempat memiliki acara di Kompleks Pramuka, Cibubur, Teten mengaku hadir sebagai pembicara, sehari sebelumnya. Dia memastikan dalam acara itu tidak ada provokasi terhadap mahasiswa, apalagi yang mengarah pada penangkapan terhadap SBY.
"Tidak ada provokasi-provokasi. Itu kan terbuka, pertemuan mahasiswanya seribu lebih. Siapa yang berani memprovokasi di depan umum segede gitu? Kan pidana," ucap Teten.
Diusir
Terkait Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia yang digelar di Cibubur tersebut, disebut=sebut berakhir tidak menyenangkan. Sebagian pihak mahasiswa dari beberapa Universitas diusir dari forum yang dibuka dua Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK tersebut, yakni Amran Sulaiman (mentan) dan Rudiantara (menkominfo) itu.
Seperti dituturkan Koordinator Aliansi Mahasiswa Indonesia, Zainuddin Arsyad, ada beberapa mahasiswa dari UMY, UIJ, UBK, dan Universitas Ibnu Khaldun Jakarta yang diusir dari forum tersebut. "Alasanya karena mereka mengkritisi kinerja pemerintah saat ini," ujarnya, saat menyampaikan sikap di Kantor MUI, Senin (6/2).
Bahkan saat ini, Senin (6/2), sebagai hari akhir dari kegiatan tersebut ada ratusan mahasiswa dari Aceh, Sulawesi, Lampung, Padang, dan beberapa kota lainnya terpaksa harus walk out. Mereka melihat kegiatan tersebut banyak kejanggalan dan sarat dengan kepentingan politik tertentu.
Di antaranya, bendera nasional tidak disediakan panitia dan tidak dipasang. Akibatnya, peserta membawa bendera dan naik ke panggung. Selain itu, tidak ada logo Pancasila, pembukaan acara tidak diakhiri pembacaan doa dan kitab suci Alquran. Kejanggalan lain, ada peserta yang tidak membawa undangan resmi, isi materi banyak menyudutkan ormas Islam dan presiden keenam RI, dan pengusiran mahasiswa dari ruangan acara karena kritis terhadap pemerintah dan salah satu pemateri mengatakan komunisme di Indonesia sudah tidak ada.
Terkait hal itu, pihaknya menyampaikan pernyataan sikap. Yakni menolak dan mengutuk keras segala upaya pembungkaman suara mahasiswa yang dilakukan pemerintah di Buperta Cibubur pada 4-6 Februari 2017. Kedua, menolak segala klaim mahasiswa Indonesia dalam agenda tersebut, karena Aliansi Mahasiswa Indonesia secara khusus menegaskan akan senantiasa berada di dalam posisi yang menjunjung tinggi idealisme dan independensi sebagai kelompok intelektual.
Ketiga, menolak segala hasil dari Jambore Mahasiswa Buperta Cibubur karena forum tersebut sudah terkontaminasi dengan kepentingan penguasa dan kepentingan partai politik. Keempat, menyerukan kepada semua mahasiswa Indonesia untuk merapatkan barisan dan bergandeng tangan melawan segala upaya pembungkaman suara-suara mahasiswa yang dilakukan dengan cara apa pun.
Kelima, mendesak kepada seluruh mahasiswa untuk membongkar aktor intelektual di balik agenda Jambore Mahasiswa. Keenam, mengecam aktor intelektual Jambore yang telah menggadaikan kepala mahasiswa untuk kepentingan politik pribadi dan golongan tertentu. Ketujuh, menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk menyatukan kekuatan dengan komponen masyarakat dalam mengawal pemerintah dan tidak tergoda terhadap tawaran yang hanya untuk membungkam suara kritis.
"Kami yakin sehebat-hebatnya skenario penguasa hari ini untuk melakukan pembungkaman suara dan gerakan masih kalah hebatnya dengan skenario Sang Maha Pencipta, yakni Allah SWT," katanya. (bbs, dtc, kom, rol, ral, sis)