JAKARTA (HR)-Kebijakan Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan dan mengajukan Komjen Badrodin Haiti jadi calon Kapolri, disebut-sebut membuat sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, jadi terbelah.
Sejumlah parpol anggota KIH selain PDIP, menghormati keputusan Presiden Jokowi. Namun partai banteng masih menyimpan kekecewaan.
Kekecewaan PDIP langsung diungkapkan Ketua DPP Bidang Hukum PDIP, Trimedya Panjaitan, tak lama setelah Jokowi mengumumkan hal itu, Rabu (18/2). Malam harinya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung mengumpulkan petugas partainya di kediaman Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Rupanya pertemuan itu membahas tentang sikap yang diambil Presiden Jokowi. Suara kecewa PDIP kembali disampaikan Wasekjen Ahmad Basarah yang juga dikenal sebagai elite ring satu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan Presiden Jokowi soal Kapolri tersebut, ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR yang mengusulkan interpelasi. Karena memang secara nyata Presiden telah melanggar UU Polri," kata Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah, mengungkap isi pertemuan penting itu dalam pesan tertulisnya yang diterima detikcom, Rabu (18/2).
Sikap PDIP yang dikomandani Ketum Megawati ini berbeda dengan sikap parpol anggota KIH lainnya, terutama Partai NasDem. Ketum Partai NasDem Surya Paloh yang awalnya mendukung pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri, berbalik arah mendukung langkah Presiden Jokowi.
Konon kepada elite NasDem, Surya Paloh menegaskan sikap NasDem akan selalu berada di belakang pemerintahan Jokowi-JK. Benar saja, hal itu tercermin dari pernyataan Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella.
"Pak Surya Paloh mendukung dong, kita mendukung apapun keputusan Pak Presiden," kata Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella, Jumat (20/2).
Sikap Surya Paloh ini menunjukkan penghormatan politikus senior terhadap hak prerogatif Presiden. Namun tak ada yang tahu apa ujung perbedaan pendapat di KIH ini, tak ada yang tahu apakah PDIP benar-benar tak akan melindungi Jokowi di DPR seperti yang diucapkan Basarah.
Namun yang jelas perbedaan pandangan di KIH ini tercium elite KMP. Namun Koalisi Merah Putih yang dedengkotnya seperti Ketum Gerindra Prabowo Subianto sudah menyatakan dukungan ke pemerintah Jokowi tidak akan ikut campur.
Tepis Isu
Isu terpecahnya Mega-Paloh, akhirnya dibantah politikus PDIP, Sukur Nababan. Menurutnya, baik PDIP maupun NasDem serta anggota KIH lainnya, sama-sama menghormati keputusan Jokowi.
"Nggak ada (perpecahan dengan NasDem). Bukan (dalam hal) mendukung, tapi sama-sama menghormati keputusan Presiden membatalkan Budi Gunawan terus ajukan calon lain," ujarnya.
Orang dekat Puan Maharani menyatakan, komentar yang dinyatakan oleh beberapa kader PDIP seperti Trimedya yang menyesalkan keputusan Jokowi, adalah terkait dengan prosedur pemberhentian dan pengangkatan Kapolri yang harus dilalui Presiden dan DPR.
"Konstitusi haruskan seperti ini (ada prosedur yang harus dilalui -red). Jadi posisi Trimedya saya pikir menjaga presiden bukan menjatuhkan," ujarnya.
Prosedur dimaksud yaitu keputusan DPR yang telah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri atas usul Jokowi, tapi kini dibatalkan oleh Presiden sendiri dengan mengajukan calon baru Badrodin Haiti.
Sukur menambahkan, soal sikap PDIP atas keputusan Jokowi membatalkan Budi Gunawan itu, belum ada instruksi dari partai sehingga belum bisa disikapi. Hal yang sama juga tengah dilakukan oleh fraksi lain.
"Beruntungnya DPR sedang reses sehingga punya waktu untuk telaah dari semua sudut dan tiap fraksi belum memberikan jawaban," ucap politisi asal Jabar itu. (bbs, dtc, kom, viv, ral, sis)