PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - DPRD Kota Pekanbaru menilai selama ini banyak Perda yang ada, dan seharusnya telah berjalan, namun tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebab itu, Komisi II DPRD Pekanbaru sudah mewacanakan akan mengevaluasi potensi-potensi yang menjadi PAD Kota Pekanbaru selama ini. Evaluasi ini diniatkan akan fokus antara anggaran yang masuk, dengan potensi yang ada.
Seperti yang dikatakan Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru H Darnil SH, evaluasi fokus awalnya dengan mengundang beberapa mitra kerja Komisi II untuk membicarakan hal tersebut. Seperti Badan Pendapatan Daerah, Disperindag, Dishub dan OPD lainnya.
"Kita akan minta data-data yang merupakan PAD. Setelah itu, apa saja yang belum bisa menjadi PAD. Termasuk Perda yang belum berjalan maksimal," tegas Darnil, Selasa (24/1).
Selama ini, dinas hanya fokus kepada sumber PAD seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan rumah makan, PBB, BPHTB, PPh dan lainnya. Sementara masih banyak PAD yang harusnya digali, melalui Perda dan Perwako yang disahkan.
Apalagi selama ini, banyak Perda yang mandul, karena tidak dijalankan oleh dinas terkait. Seperti Perda Sumur Resapan, Perda Sarang Burung Walet, bahkan sebagian Perda tidak maksimal dijalankan, termasuk pajak reklame, pajak parkir, izin tayang, baliho dan sebagainya.
Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 25 Januari 2017
Reporter: Joni Hasben
Editor: Nandra F Piliang