PEKANBARU (riaumandiri.co) -Terungkapnya keberadaan puluhan Tenaga Kerja Asing ilegal asal Cina di PLTU Tenayan Raya Pekanbaru, belum lama ini, membuat banyak pihak di Bumi Lancang Kuning tersentak. Fakta itu sekaligus menambah panjang daftar TKA ilegal asal Negeri Tirai Bambu itu, yang telah diamankan sebelumnya.Sebagai kawasan yang menjadi tujuan investasi, wajar saja jika Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru, menjadi salah satu tujuan tenaga kerja asal negara lain.
Data di Kantor Imigrasi Pekanbaru menunjukkan, sejauh ini jumlah TKA di Riau mencapai 1.009 orang. Mereka tersebar di beberapa perusahaan yang beroperasi di sejumlah kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning.Meski secara undang-undang keberadaan mereka diperbolehkan, namun tentu saja para TKA tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Demi kepentingan investasi, tentu saja tidak bisa diterima sebagai alasan mereka bisa bekerja sesuka hati di Tanah Air tercinta.
Langgar Aturan Yang cukup mengejutkan, sejak diamankan belum lama ini, jumlah TKAL ilegal asal Cina yang diamankan dari PLTU Tenayan Raya, terus bertambah.Hingga Minggu (22/1) lalu, Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru telah mengamankan 109 orang TKA ilegal asal Cina dari tempat yang sama. Dari hasil pemeriksaan sementara, hanya sebanyak 21 orang dari mereka yang diketahui sebagai pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas).Sedangkan sebanyak 88 TKA lainnya, ternyata hanya pemegang visa kunjungan. Sampai sekarang pihak Imigrasi masih menyusun Berkas Acara Pemeriksaan terhadap mereka, satu persatu.
Menurut Kepala Divisi Keimigrasian Wilayah Riau, Sutrisno, dalam kasus ini, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran.Bagi 21 TKA yang mengantongi KITAS, sambungnya, sudah dipastikan memegang RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan IMTA (Izin Mempekerjakan Orang Asing).Namun terhadap 88 orang yang mempunyai visa kunjungan, kemungkinan besarnya tidak mempunyai IMTA. "Karena untuk mendapatkan visa tinggal terbatas baru, itu dasarnya adalah RPTKA dan IMTA," ujarnya.
Rongrong Kedaulatan Terkait keberadaan TKA ilegal asal Cina tersebut, sorotan lebih tajam datang dari anggota Komisi D DPRD Riau, Bagus Santoso. Menurutnya, terungkapnya TKA ilegal di PLTU Tenayan raya, membuktikan isu yang beredar selama ini bukanlah isapan jempol belaka. Lebih jauh, Kedatangan tenaga kerja haram tersebut juga berpotensi merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia."Orang tidak menyangka di Riau juga ada informasi sebagai salah satu wilayah yang memang sangat mudah dan strategis untuk masuknya TKA. Terbukti kan," ungkap Bagus Santoso.
Ditambahkannya, jika sebelumnya pemerintah menampik banyaknya jumlah TKA asal Cina yang masuk ke Indonesia. Dengan adanya pengungkapan tersebut, hal ini juga terbantahkan."Salah satunya di Riau. Ini baru di PLTU (Tenayan Raya). Sementara, di Riau ini ada (bisnis yang bergerak di bidang) pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Ini juga diduga banyak melibatkan kerjasama ataupun kontrak kerja dengan Cina," ujarnya.Bagus juga membandingkan kondisi tenaga kerja asal Indonesia yang berada di negara tetangga Malaysia. Bagi yang diduga ilegal, TKA asal Indonesia menjalani hukuman berupa penahanan bahkan dideportasi.
"Bagaimana dengan kondisi yang ada di Indonesia? Buka mata semua, mudah-mudahan ini disisir tidak hanya di Provinsi Riau saja, namun harus diikuti seluruh Indonesia," imbuh Bagus Santoso.Terakhir, Bagus Santoso mengatakan dengan leluasa masuknya TKA ilegal asal Cina ke Indonesia, seolah-olah ingin menyampaikan suatu pesan tersembunyi. Dari segi politik, hal ini berpotensi akan merongrong kedaulatan NKRI.
"Tatkala ada yang ilegal, tanpa paspor dan lainnya, itu membuktikan tidak hanya dijadikan sarana untuk kerja, tapi boleh jadi ini ada politik. Boleh jadi, ada sebuah keinginan yang lain boleh ntuk merongrong kedaulatan NKRI. Ini memang jauh. Tapi saya kira tidak hanya masalah kerja, namun kita tahu sendiri kedaulatan negara ini juga menjadi ancaman ketika masalah kerja, mudah mereka masuk," pungkasnya.