JAKARTA (riaumandiri.co)-Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid mengatakan, Majelis Ulama Indonesia perlu menegur anggotanya, Ibtisyaroh. Hal itu terkait dengan tindakannya yang telah melakukan pertemuan dengan Presiden Israel Reuven Rivlin.
Teguran ini dinilainya perlu dilakukan MUI meski Ibtisyaroh tidak sebagai perwakilan MUI atau perwakilan negara dalam pertemuan tersebut.
"Menurut saya sangat sewajarnya kalau MUI melakukan peneguran bahkan pemberian sanksi kepada yang bersangkutan karena tidak bisa dikatakan 'Saya berangkat pribadi'" kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1).
Hidayat menilai, dengan alasan apapun, pertemuan tersebut tidak tepat. Pasalnya, posisi Israel adalah menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2334 bahkan mengancam akan menghentikan donasi untuk PBB.
Selain itu, Israel juga menolak Resolusi UNESCO tentang Yerusalem dan Masjidil Aqsa.
"Bahkan minggu lalu diselenggarakan konferensi internasional atau perdamaian di Perancis. Israel juga memboikot dan tidak mau datang," kata Wakil Ketua MPR RI itu.
"Dalam posisi semacam ini, kok datang pimpinan MUI, sekalipun mengatasnamakan pribadi itu jelas salah waktu dan sama sekali tidak membantu masyarakat internaisonal untuk melaksanakan ketentuan PBB, untuk melaksanakan resolusi dewan keamanan PBB maupun UNESCO," papar dia.
Selain itu, kata Hidayat, Ibtisyaroh yang merupakan guru besar, seharusnya mampu membaca peta keseluruhan terkait posisi Israel.
Dengan pengunggahan secara resmi oleh Pemerintah Israel, Hidayat menyayangkan foto tersebut betul-betul dimanfaatkan oleh pihak Israel.
"Mereka yang menyebarkan foto, mereka memublikasikan. Mereka pakai betul posisi ini untuk mengokohkan posisi Israel untuk seolah Israel enggak ada masalah kok," kata mantan Presiden PKS itu. (kom/sis)