PARIS (riaumandiri.co)-Sekitar 70 negara mengadakan rapat di Paris, Prancis, terkait niat Amerika Serikat memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem. Mereka akan memperingatkan AS bahwa tindakan itu bisa menggagalkan upaya perdamaian.
"Ini akan menjadi keputusan sepihak yang bisa meningkatkan ketegangan di lapangan," kata seorang diplomat senior Prancis seperti dilansir Reuters, Minggu (15/1).
Prancis menyebut rapat itu tidak diniatkan untuk mendorong apa pun bagi Israel atau Palestina. Mereka hanya menyatakan pada akhirnya hal itu adalah negosiasi untuk dua negara menyelesaikan konflik.
Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmud Abbas telah meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membantu menghentikan niat Amerika Serikat memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem.
Pejabat tinggi Palestina, Saeb Erekat mengatakan, dirinya telah menyampaikan surat dari Abbas untuk Putin saat kunjungan ke Moskow untuk bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
"Surat tersebut meminta Presiden Putin melakukan apa yang dia bisa mengenai informasi yang kami punya bahwa Presiden terpilih Donald Trump akan memindahkan kedutaan ke Yerusalem, yang bagi kami merupakan garis merah dan berbahaya," tutur Erekat seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/1).
Semasa kampanye kepresidenan, Trump telah menyampaikan niatnya untuk memindahkan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal ini tentunya ditentang keras oleh Palestina mengingat status kota tersebut yang hingga saat ini masih diperebutkan.
Sebelumnya, Abbas menegaskan, jika Kedubes dipindahkan maka proses perdamaian di Timur Tengah, dan bahkan perdamaian di dunia, akan berada dalam masalah besar."
Selama ini Palestina menganggap Yerusalem timur yang dicaplok Israel sebagai ibukota mendatang negara mereka. Namun Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibukotanya.
Pemerintah Amerika Serikat dan kebanyakan negara-negara anggota PBB tidak mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Status kota tersebut merupakan salah satu masalah paling pelik dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun.
Tuai Demo
Sementara itu di Amerika Serikat sendiri, penolakan terhadap pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS ke-45, terus menuai penolakan.
Seperti yang terjadi Sabtu (14/1) waktu setempat atau Minggu WIB, aksi demonstasi digelar sekitar 2.000 aktivis hak-hak sipil di negara Paman Sam tersebut. Demonstrasi ini dilakukan tepat sepekan jelang pelantikan Trump sebagai presiden AS yang akan dilakukan pada Jumat (20/1) mendatang.
Demonstran yang sebagian besar merupakan warga kulit hitam ini mengawali pawai dari dekat Washington Martin Luther King Jr Memorial.
Menurut laporan Reuters, koordinator lapangan menyerukan salah satu poin tuntutan mereka yakni untuk memperjuangkan hak-hak minoritas dan undang-undang pelayanan kesehatan yang sebelumnya telah ditandatangani Presiden Barack Obama, namun berusaha dicabut kembali oleh Trump.
Salah seorang aktivis sekaligus pendeta, Al Sharpton yang tergabung dalam demonstrasi tersebut mendorong Partai Demokrat yang notabene adalah oposisi untuk melakukan tindakan nyata terkait hal ini.
"Meskipun di bawah guyuran hujan kami tetap bergerak memperjuangkan hak yang seharusnya kami peroleh, sesuatu yang lebih diperlukan ketimbang satu Pemilu untuk membalikkan hal itu," kata Al Sharpton.
Seperti diketahui Donald Trump berhasil mengungguli Hillary Clinton dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Trump menang berkat platform politiknya yang dianggap populis, mulai dari rencana membangun tembok pemisah di perbatasan AS-Meksiko, membatasi imigran dari negara-negara muslim, mengembalikan produksi sejumlah industri strategis ke dalam negeri, hingga menutup Obamacare.
Bukan itu saja, keputusan Trum memilih Senator Jeff Sessions dari Alabama menjadi jaksa agung memicu kekhawatiran kaum minoritas. Terpilihnya Sessions dianggap sebagai upaya untuk melemahkan hak pilih kelompok minoritas dan menghentikan reformasi peradilan kriminal.
Unjuk rasa kali ini juga diikuti oleh kelompok Hispanik La Raza, para politisi, keluarga Afro-Amerika korban kekerasan polisi, Liga Urban Nasional, Keluarga Berencana dan Kampanye HAM yang merupakan kelompok pembela hak-hak LBGT.
Sebagai aksi lanjutan, sekitar 30 kelompok demonstran berencana akan terus mengajukan protes bukan hanya sebelum, tetapi juga selama dan setelah proses pelantikan. Para demonstran mengaku berencana melakukan aksi penutupan pelantikan tersebut. (bbs, dtc, cnn, ral, sis)
Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 16 Januari 2017