SEOUL (riaumandiri.co)-Korea Selatan telah menyiapkan berbagai langkah, jika nantinya akan terlibat perang dengan negara tetangga Korea Utara. Salah satunya dengan menyiapkan unit khusus yang bertugas menghabisi pemimpin Korea Utara,Kim Jong Un.
Unit khusus ini mulai terungkap tahun lalu. Unit khusus ini akan melibatkan serangan rudal juga unit perang khusus untuk menyerang Kim Jong Un, jika kedua negara bertetangga terlibat perang.
Seperti dilansir CNN dan The Independent, Jumat (6/1), unit militer ini masuk dalam sistem 'Pembalasan dan Penghukuman Besar-besaran Korea', yang merupakan rencana khusus Korsel dalam menghadapi ancaman nuklir Korut. Sistem itu terkuak setelah Korut mengklaim berhasil menggelar uji coba hulu ledak nuklir pada 9 September 2016.
Dalam sistem tersebut, unit militer khusus ini bertugas 'memenggal' Kim Jong Un dan pejabat pemerintahan Korut lainnya. Sistem itu mengatur pembentukan pasukan khusus dan penggunaan rudal jelajah untuk menyerang posisi Kim Jong Un dan para pejabat pembuat kebijakan Korut.
Keberadaan unit militer khusus ini telah menjadi rumor di Korsel selama beberapa waktu. Pada September 2016 lalu, Menteri Pertahanan Han Min-koo untuk pertama kalinya mengkonfirmasi rencana pembentukan 'unit pemenggalan' ini di hadapan parlemen Korsel.
Terpisah, pada bulan yang sama, Direktur Perencanaan Strategis pada Kantor Kepala Staf Gabungan Korsel, Leem Ho Young, menjelaskan, sesuai KMPR, Korsel nantinya akan mengerahkan rudal balistik Hyunmoo 2A dan Hyunmoo 2B yang memiliki jangkauan 300-500 kilometer, juga rudal jelajah Hyunmoo-3 dengan jangkauan hingga 1.000 kilometer.
Dituturkan juga oleh pejabat Korsel, unit khusus ini akan diaktifkan saat terjadi perang antara Korsel dan Korut. Secara teknis, kedua negara saat ini masih dalam kondisi perang. Keduanya hanya menandatangani kesepakatan gencatan senjata, bukan kesepakatan damai saat Perang Korea berakhir tahun 1953.
Kementerian Pertahanan Korsel meyakini, Korut masih akan melakukan serangkaian uji coba rudal dan nuklir selama tahun 2017, meskipun berbagai sanksi dan tekanan dari dunia internasional terus menghujani Negara Komunis itu. (dtc/sis)