JAKARTA (HR)-PDI Perjuangan merasa berada di posisi yang serba salah menyikapi keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Sebagai partai pendukung pemerintah, PDI-P merasa seharusnya mendukung kebijakan Jokowi.
Namun, di sisi lain, PDI-P merasa keputusan Jokowi tersebut bertentangan dengan undang-undang yang ada.
"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDI Perjuangan sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan Presiden Jokowi," kata Wasekjen PDI-P Ahmad Basarah.
Menurut Basarah, Presiden tak bisa begitu saja membatalkan pelantikan Budi karena mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut sudah disetujui oleh DPR. Seharusnya, kata dia, sebelum mengusulkan nama Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kapolri yang baru, Presiden Jokowi harus lebih dahulu menentukan status hukum Budi Gunawan. (kcm/dar)