PASIR PENGARAIAN (RIAUMANDIRI.co) - Konflik lahan antara masyarakat Rambah Samo dengan PT Sawit Asahan Indah hingga saat ini masih berlanjut. Meski perusahaan tersebut terindikasi mencaplok lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) dan diduga menggarap kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) namun sejauh ini belum ada langkah konkrit dari aparat.
Melihat kejadian ini, Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Rokan Hulu, Teddy Mirza Dal angkat bicara dan meminta kepada Pimpinan DPRD dan pemerintah setempat agar mengalokasikan dana melalui APBD Tahun 2017. Dana tersebut digunakan untuk pengukuran ulang HGU PT Sawit Asahan Indah.
Teddy menilai, akar permasalahan yang terjadi antara masyarakat Rambah Samo dengan PT SAI yakni adanya kecurigaan warga terhadap luas kebun yang dikelola perusahaan tersebut dan sejumlah tudingan miring lainnya. Apakah perkebunan yang dikelola sudah sesuai HGU atau tidak, atau mungkin ada Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang digarap. inilah persoalan yang harus disikapi secara objektif dan transparan.
“Akar persoalannya sebenarnya sudah jelas. konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT SAI itu terkait klaim mengklaim. Diatas kertas perusahaan memang mengantongi HGU, namun apakah luasannya sudah sesuai HGU atau ada lahan masyarakat yang masuk kedalam HGU atau ada lahan yang digarap diluar HGU atau HPT. Harus dicaritau dengan cara mengukur ulang HGU-nya. Kalau tidak diukur ulang, masalah ini sampai kapan pun tidak akan selesai,” tegas Teddi Mirza Dal.
Upaya pengukuran ulang HGU PT SAI ternyata direspon baik oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Rokan Hulu, H. Tengku Rafli Armien. Disampaikannya, pengukuran ulang HGU Perusahaan sudah pernah diusulkan dua tahun lalu, tapi tidak berhasil karena terbentur anggaran. Namun demikin, bila DPRD dan pemerintah ingin mengalokasikan dana untuk pengukuran ulang HGU PT SAI dan perusahaan perkebunan yang bermasalah lainnya akan didukung.
Ulasan selengkapnya di Koran Haluan Riau edisi 22 Desember 2016
Reporter: Agus Rohul
Editor: Nandra F Piliang