PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin pelaksanaan Hari Anti Korupsi Indonesia (HAKI) bebas dari unsur gratifikasi. Walaupun dalam pelaksanannya ada melibatkan dari unsur Pemerintahan, BUMD, BUMN dan perusahaan swasta.
Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Deputi Pencegahan KPK, Anto Ikayadi, mengatakan, KPK memang sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan HAKI di Provinsi Riau. Termasuk kontribusi dari seluruh pihak, yang ingin berpartisipasi dalam peringatan HAKI.
"KPK lebih menggalang dana dikumpulkan anggaranya. Bagaimana kontribusi dari seluruh pihak berpartisipasi dalam rangka peringatan HAKI ini," ujar Anto, usai mengadakan rapat koordinasi bersama Pemprov Riau, Rabu (16/11).
KPK Dijelaskan Anto, bentuk penggalam dana tersebut seperti, ada BUMN atau dari Kementrian yang ingin menyumbangkan baju pada acara ini, pihak panitia menerimanya. Termasuk peralatan-peralatan lainnya yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan.
"Semua perusahan dibebaskan untuk berpartisipasi, kita tidak memaksa mau ikut apa tidak. Kalau ada yang ingin menyumbangkan baju, atau yang lainnya tentu dipersilahkan. Itu dari anggaran mereka sendiri," ungkap Anto.
Disinggung mengenai banyaknya kelhawatiran masyarakat, pelaksanaan HAKI di Riau sarat dengan gratifikasi dari perusahaan maupun dari pihak yang lain, terhadap Pemerintah Provinsi Riau sebagai paniti pelaksana HAKI. Menurut Anto, selagi perusahaan atau instansi lainnya sebatas berpartisipasi tanpa ada memberikan anggaran tidak termasuk gratifikasi.
"Kontribusi beda dengan gratifikasi, ini kan mereka ingin berpartisipasi dalam HAKI, tidak ada terkait dengan pemberiN lainnya. Semua perusahaan dibebaskan bukan pemaksaan. Kalau mau ikut menyumbang silahkan," kata Anto.
Sementara itu, asisten III Setdaprov Riau, Kasiaruddin, menjelaskan, sebagai tuan rumah profram yang ada terkait dengan kelola keuangan walaupin spesifik, kegiatan ini tidak ada masuk dalam APBD. Pihaknya juga tidak menggalang dana dari manapun.
"Kami tidak ada menggalang dana, apa yang ada itulah yang dijalankan. Bukan berarti tanpa ada dana, karen kegiatan ada dari corporate yang ikut berpartisipasi," jelasnya.
Kasiaruddin, menambahkan hingga saat ini pihaknya belum ada menerima anggaran dari pihak manapun. Jika pun ada pihak yang menyumbangkan anggaran langsung, tidak akan menerima anggaran yang diberikan.
"Kita tidak menerima dalam bentuk uang, kita hanya mengarahkan saja ada pihak yang menyumban, silahkan menyelesaikanny untuk menunjang infrastruktur yang dibutuhkan pada acara HAKI nanti," tegasnya.
Ditambahkan Anto Ikayadi, sesui dengan moto dari HAKI, bersihkan hati, tegakkan integritas, kerja profesional. "Kalau kita ingin bersih tentu jalankan dengan profesional dengan menegakkan intgritas," tambahnya.
Sementara itu, untuk persiapan peringatan HAKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 8-10 Desember mendatang, baik dari pihak KPK maupun Pemprov sendiri terus berkoordinasi. Termasuk acara vestifal anti korupsi yang dilaksanakan di jalan Gajahmada dan Diponegoro.
Selain itu Presiden RI Joko Widodo, juga dijadwalkan akan menghadiri dan sekaligus meresmikan monumen anti korupsi, yang diberina monumen tunjuk ajar integritas, di ruang terbuka hijau (RTH) jalan Ahmad Yani atau jalan Riau.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Ciptada), Dwi Agus Sumarno, yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan monumen dan RTH tersebut, mengatakan pengerjaan untuk kegiatan tersebut sudah mencapai 75 persen.
"Kita sudah menggesa pengerjaan hingga pada hari HAKI sudah selesai. Termasuk monumen tunjuk ajar integritas, sudah hampir selesai pengerjaannya di Yogyakarta. Kita juga sudah menyiapkan penempatan kegiatan pada HAKI nanti," terang Dwi Agus.(nur).
===================================