PEKANBARU (HR)-Rencana Pelaksana Tugas Gubernur Riau melaksanakan mutasi besar-besaran di jajaran Pemprov Riau, mendapat perhatian dari DPRD Riau. Dalam hal ini, Plt Gubri diminta mengangkat pejabat sesuai dengan kemampuannya, bukan karena faktor kedekatan atau faktor lainnya.
Seperti dirilis sebelumnya, salah satu tujuan dilaksanakannya mutasi besar-besaran itu guna menyesuaikan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOKT) dengan nomenklatur yang termuat dalam ABPD Riau 2015. Sehingga tidak ada lagi kendala secara administrasi dalam melaksanakan kegiatan yang termuat di dalamnya.
Sejauh ini, isu tentang dugaan suap yang diduga dilakukan oknum pejabat agar tetap bertahan pada jabatannya, sudah kerap terdengar. Namun isu itu ditepis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau.
"Kita harap Plt Gubri benar-benar mengangkat pejabat sesuai dengan kemampuan, bukan karena faktor kedekatan. Dengan demikian, kinerja serta hasil yang akan diraih menjadi jelas. Minimnya serapan APBD Riau tahun 2014 bisa jadi juga diakibatkan faktor ini. Tanpa harus diingatkan, seharusnya sudah tahu itu. The right man on the right place," ujar anggota Komisi A DPRD Riau, Muhammad Arpah, Rabu (10/12).
Menurutnya, untuk menempatkan seorang pejabat, itu memang hak preogratif Plt Gubri. Namun demikian, pihaknya ingin memberikan masukan dan mengingatkan. Sebab, hal itu akan sangat mempengaruhi kinerja seluruh satuan kerja (satker) di Pemprov Riau nanti, khususnya dalam pelayanan publik.
"Kita pada prinsipnya mendukung sepanjang itu menjadi kebutuhan untuk bagaimana roda pemerintahan berjalan maksimal," tambahnya.
Suap untuk Jabatan
Dalam kesempatan itu, Arpah juga menyinggung rumor yang telah cukup lama beredar, tentang adanya dugaan suap dari oknum pejabat, agar tetap menduduki jabatannya. "Sebenarnya, PNS sudah mempunyai janji dan sumpah jabatan. Kalau memang ada melakukan itu oknum dan itu harus disikapi secara serius," terangnya.
Namun demikian, politisi PPP ini yakin Baperjakat Riau sangat hati-hati-hati dalam memilih pejabat untuk menempati jabatan. "Kita harapkan benar-benar karena memiliki kemampuan dan kapabilitas bukan karena persoalan kedekatan perkoncoan," terangnya.
Sementara terkait isu suap tersebut, saat ini kian marak terdengar. Tak tanggung-tanggung, bayaran yang disetorkan agar jabatan mereka tetap aman, juga cukup fantastis. Mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kabarnya, pejabat yang bersedia membayar itu juga beragam, mulai dari eselon IV hingga eselon II. Sejauh ini, memang belum ada pejabat yang mau terang-terangan membenarkan isu itu.
Namun isu itu dibantah Kepala BKD Riau M Guntur. Bahkan ia balik menantang dan mempersilakan untuk melaporkan kepada Plt Gubri atau aparat penegak hukum, jika memang ada pejabat yang mengaku membayar maupun oknum dari pihaknya yang menerima suap tersebut.
"Kalau memang ada laporkan langsung. Saya pun sudah gerah dengan isu seperti itu. Kalau memang ada yang mau membayar atau sudah membayar, laporkan saja," tegasnya.
Guntur mengatakan, rencana mutasi besar-besaran tersebut menjadi kekhawatiran dari pejabat-pejabat yang menginginkan jabatan. Sehingga banyak isu yang beredar untuk menduduki jabatan harus menyetor.
"Ini yang dikhawatirkan ada pejabat yang mau membayar. Jadi saya tegaskan lagi laporkan saja kalau ada yang bayar," ulangnya.
Dikatakan, sesuai arahan Plt Gubernur Riau, pihaknya saat ini terus mempersiapkan penyusunan pejabat, dan pegawai yang akan menempati SOTK baru, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan. "Sesuai dengan arahan pimpinan, kami masih melakukan seleksi terhadap seluruh pejabat yang akan menempati jabatan baru sesuai dengan SOTK baru," terangnya.
Dijelaskan Guntur, dalam penentuan pejabat mulai dari pejabat eselon II, III, dan IV, masih dilakukan seleksi, oleh tim Baperjakat. Dalam menentukan pengisian pejabat, prosesnya dilakukan secara ketat.
"Kita melihat track recordnya, pengalamannya, catatan-catatannya, apakah selama ini ada masalah atau tidak. Nanti keputusannya melalui Baperjakat," terang Guntur.
Sementara itu, untuk rencana mutasi tersebut, pihak Pemprov Riau akan segera berkoordinasi dengan Kemendagri. Jika Mendagri menyetujui maka pelantikan bisa saja di akhir Desember. "Kita akan segera melaporkan ke Mendagri rencana mutasi ini," tutupnya. (rud, nur)