PEKANBARU (HR)-Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dinilai tidak cakap membuat program dan terobosan menangani penyakit demam berdarah dengue di Kota Pekanbaru.
Hal ini dikatakan Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Fikri Wahyudi Hamdani, Senin (16/2). Dikatakannya, program Dinas Kesehatan terkesan menunggu dan terlalu didikte. "Makanya jangan heran, setelah jatuh korban meninggal dunia, baru ditetapkan status KLB," ujarnya.
Hal yang paling mencengangkan kata Fikri, pernyataan Kepala Diskes Pekanbaru, Helda S Munir, yang menyebutkan, anggaran untuk penanganan DBD tahun 2015 ini hanya sekitar Rp1 miliar lebih, dari anggaran di Diskes sebesar Rp206 miliar.
"Apa yang bisa dilakukan dengan anggaran itu dan dengan luasnya wilayah Pekanbaru. Makanya program Diskes terkesan copy paste dalam penanganan DBD ini. Tidak hanya itu, ternyata Diskes hanya memiliki 10 mesin fogging. Sementara semua Puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru, tidak punya mesin fogging sama sekali," ujarnya.
"Inilah yang membuat kita tidak habis pikir. Jadi selama ini, apa sebenarnya program Diskes dalam pencegahan DBD tersebut. Apakah hanya menjalankan tugas rutin saja. Padahal kasus DBD ini sudah penyakit tahunan, yang seharusnya penanganannya harus lebih ekstra, dengan meningkatkan anggaran dan sarana pendukungnya," sebut Fikri.
Disamping itu tegas Fikri, ada kesan jika Diskes selama ini menunggu di balik meja dan terlalu berharap dengan partisipasi masyarakat itu sendiri. "Jadi tidak heran, Diskes jadi sasaran empuk, untuk disalahkan. Layaknya, jika penanganan DBD ini bisa baik, anggarannya ditingkatkan dengan rasionalisasi anggaran, sesuai program yang dibuat," ujarnya.
Meski demikain, ia berharap pemerintah bersama masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. "Yang utama yakni masyarakat dengan tingkat kesadarannya menjaga kebersihan di lingkungan, dengan menjalankan 3 M Plus (menguras tempat air, menutup, menguburkan barang bekas dan plusnya memberantas jentik nyamuk)," Ujar Fikri.***