PERNYATAAN Tjahaja Basuki Purnama di Kepulauan Seribu yang dianggap sebagai penistaan agama oleh banyak pihak terus menjadi sorotan. Berbagai reaksi muncul terkait hal tersebut.
Salah satu reaksi yang akan terjadi adalah unjuk rasa pada hari Jumat 4 November 2016 nanti, yang bertema Aksi Bela Islam / Tangkap Penista Agama, 4 November 2016, GNFP-MUI.
Bagaimanakah prediksi situasi terkait hal tersebut? Unjuk rasa terkait SARA selalu menjadi kekhawatiran banyak pihak terutama pihak minoritas. Pengalaman kerusuhan pada 1998 masih membekas dan menjadi perbandingan bagi sebagian orang jika terjadi masalah SARA.
Dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama ini wajar jika ada pihak yang khawatir dan merasa terancam atas rencana aksi unjuk rasa 4 November 2016 nanti.
Dari berbagai sumber diperoleh informasi bahwa unjuk rasa tersebut akan diikuti oleh puluhan ribu orang yang terdiri dari berbagai daerah, tidak hanya Jakarta. Beberapa tokoh yang agama dan politik juga menyatakan akan hadir.
Aksi ini dapat dipandang wajar dan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-undang, namun menjadi tidak wajar jika aksi-aksi ini nanti diarahkan untuk kepentingan politik.
Polri sudah menyiapkan personelnya untuk menjaga supaya unjuk rasa tetap berlangsung kondusif. Informasi yang diperoleh dari sumber Polri, kekuatan yang disiapkan Polri sebesar 20 ribu personel yang tersebar di berbagai titik yang dianggap rawan.
Kekuatan ini dianggap cukup untuk mendampingi dan mengamankan unjuk rasa dengan jumlah masa sekitar 35-50 ribu orang. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka personel yang bertugas untuk mengamankan unjuk rasa ini dilarang membawa senjata api.
Hal ini adalah langkah strategis dari Polri untuk menjaga suasana tetap kondusif dan menciptakan kepercayaan antar peserta unjuk rasa dengan aparat keamanan. Selain itu, juga untuk mengantisipasi jika ada penyusup yang bersenjata dan melakukan tindakan yang merugikan Polri.
Langkah strategis juga sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto pada tanggal 31 Oktober 2016 kemarin dan pertemuan dengan tokoh agama pada tanggal 1 November 2016 hari ini, adalah salah satu upaya Presiden untuk tetap menjaga situasi tetap tenang dan kondisif.
Kehadiran tokoh-tokoh agama sebagai unsur penetral/pendingin pada unjuk rasa 4 November 2016 nanti, diharapkan dapat menjaga situasi tetap sejuk untuk mengimbangi tokoh-tokoh lain yang lebih agresif.
Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah secara tertutup pasti sudah dilakukan untuk menjaga agar aksi unjuk rasa nanti tetap kondusif. Intelijen sebagai perangkat negara sudah bekerja secara maksimal untuk melakukan kalkulasi dan memperhitungkan apa yang terjadi termasuk skenario-skenario antisipasi. Tidak perlu ragu dengan upaya pemerintah untuk tetap menjaga situasi ini.
Dari fakta-fakta yang ada, maka diperkirakan unjuk rasa pada tanggal 4 November 2016 akan berlangsung dengan kondusif. Masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi kerusuhan atau konflik horizontal.
Percayakan penanganan unjuk rasa ini kepada Polri dan aparat keamanan lainnya. Upaya Presiden untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif mempunyai pengaruh yang signifikan.
Masyarakat sebaiknya tetap tenang, pilah-pilah informasi yang tersebar secara bebas dengan bijaksana. Percayakan informasi dari sumber resmi seperti Polri atau dari media masa yang terkonfirmasi dari sumber resmi.
Tidak perlu kepanikan dengan menghentikan aktifitas atau hal lain yang menunjukkan kecemasan. Dampak pasti yang terjadi adalah kemacetan di titik kumpul, jalur lintasan, dan sasaran unjuk rasa, jadi hindari area-area tersebut.
Unjuk rasa sebagai cermin demokrasi harus dihargai karena dijamin oleh Undang-undang, namun unjuk rasa tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan negara.
Masalah bisa diselesaikan tanpa kegaduhan, kepentingan politik sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan kepentingan lain. Persatuan dan kesatuan harus menjadi nomor satu. Mari kita jaga negara ini tetap aman. ***