JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Indroyono Soesilo, mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) periode 2016-2021.
Sosok yang juga pernah menjabat sebagai Direktur di Badan Pangan Dunia (FAO) tersebut, terpilih lewat musyawarah mufakat pada Musyawarah Nasional APHI yang berlangsung minggu lalu di Jakarta.
Munas dibuka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Ikut hadir sekitar 400 anggota APHI yang merupakan perusahaan pemegang konsesi pengusahaan hutan di Indonesia.
Dalam sambutannya, Indroyono menuturkan, program prioritas Dewan Pengurus APHI 2016– 2021 adalah meningkatkan kinerja dan mendorong daya saing usaha kehutanan Indonesia, serta menjadikan sektor ini menjadi sektor unggulan strategis.
“Kami telah menerima mandat dari Munas berupa Garis Besar Kebijakan dan Rencana Strategis serta Road Map Pembangunan Hutan Produksi 2016-2045, yang akan menjadi acuan untuk melangkah,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (23/10).
Indroyono yakin benchmark dalam Road Map berupa devisa sebesar US$ 97,51 miliar atau setara dengan Rp1.268 triliun, serapan tenaga kerja 11,5 juta orang serta investasi sebesar US$166 miliar atau setara dengan Rp2.158 triliun sampai dengan tahun 2045, bukan hal yang mustahil dicapai.
Asalkan seluruh stakeholder memiliki komitmen bersama untuk mendorong berbagai keunggulan komparatif sumber daya hutan Indonesia menjadi keunggulan kompetitif.
“Yang diperlukan untuk mencapai target Road Map dengan rentang waktu cukup panjang tersebut adalah mengurai lebih detail mengenai penetapan tata waktu, tahapan target, serta prakondisi yang diperlukan,” katanya.
Indroyono juga menyatakan, beberapa kegiatan yang menjadi fokus ke depan adalah percepatan pencapaian sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, baik dengan skema mandatory maupun voluntary. Ini untuk meningkatkan jaminan keberterimaan pasar di dalam dan luar negeri.
Fokus lainnya adalah penguatan inovasi dan pengembangan usaha, penguatan diplomasi ke Pemerintah dan Pemda untuk mendorong deregulasi, dan penguatan kemitraan perusahaan dengan masyarakat untuk mendorong pemanfaatan sumber daya hutan yang berkeadilan.
APHI juga akan mendorong percepatan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta), serta pengembangan praktek-praktek pengelolaan hutan yang baik di seluruh anggotanya.
Selain itu, Indroyono juga menyatakan, isu internasional yang penting untuk direspon saat ini adalah bagaimana membuktikan kontribusi kehutanan Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), pasca Paris Agreement diratifikasi DPR menjadi UU.
Menurut dia upaya peningkatan serapan karbon dan penurunan emisi GRK akan sangat terkait erat dengan areal Hutan Produksi yang dikelola oleh pelaku usaha saat ini, antara lain melalui pengalokasian kawasan lindung, percepatan penanaman baik di areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) maupun di IUPHHK Hutan Alam (HPH) melalui sistem silvikultur intensif (SILIN), maupun sistem penebangan ramah lingkungan (reduced Impact Logging/RIL). (ara/rls)