JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Dua tahun kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah bergulir. Sejumlah kebijakan ekonomi untuk merespons tantangan-tantangan ekonomi yang terjadi pun sudah ditempuh.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, beberapa paket kebijakan sudah dikeluarkan, beberapa program penyederhanaan dan juga pemotongan izin dan sebagainya juga sudah dilakukan.
Ia mencontohkan, upaya pemerintah yang mendorong akses keuangan agar semakin kuat melalui Keputusan Presiden (Keppres) tentang Keuangan Inklusif, sudah sejalan dengan apa yang juga dirasakan secara global oleh negara-negara lain.
"Bahwa mendekatkan layanan keuangan untuk seluruh masyarakat itu bisa memberdayakan, terutama bisa melepas mereka dari impitan kemiskinan," ujar Muliaman.
Muliaman menambahkan, ke depannya, pemerintah perlu terus melakukan intensifikasi atau penekanan fokus kebijakan, terutama yang terkait dengan sektor keuangan.
"Banyak juga yang perlu dikaji kembali, banyak kegiatan-kegiatan keuangan yang memerlukan sinergi, karena sektor keuangan terkait dengan teknologi, terkait dengan pemerintah daerah dan lainnya. Ini yang menurut saya untuk 2017, 2018 dan seterusnya perlu didorong," ucap Muliaman. (kon/ara)