PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Meski menerima bantuan anggaran miliaran rupiah dari Pemko Pekanbaru, Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Idianto, menegaskan, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap proses penegakan hukum khususnya korupsi, di instansi yang dipimpinnya. Bahkan jika Walikota bersalah akan ditindak tegas.
Seperti diketahui, Kejari Pekanbaru menerima bantuan sebesar Rp9,9 miliar untuk pembangunan Kantor Kejari Pekanbaru. Selain itu, instansi ini juga mendapat bantuan sebesar Rp800 juta untuk sewa kantor sementara.
Hal ini ditegaskan Idianto, Senin (17/10). Hali tu dilontarkannya menanggapi adanya kekhawatiran bahwa Kejari Pekanbaru akan melemah melaksanakan penegakan hukum terhadap Pemko sehubungan dengan adanya anggapan fantastis dari Pemko untuk Kantor Kejari Pekanbaru.
"Masyarakat Pekanbaru jangan khawatir, Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak akan surut mengungkap kasus korupsi di Pemko Pekanbaru. Kita kerja profesional tidak ada utang piutang pribadi. Anggaran Pemko Pekanbaru untuk membangun Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru adalah uang negara dibangun untuk kepentingan negara. Jadi tidak ada utang piutang dan balas budi, sehingga tidak usah khawatir akan melemahkan kinerja Kejari Pekanbaru mengungkap korupsi di Pemko Pekanbaru," tegasnya.
Kejari Pekanbaru menurutnya, tetap profesional dalam menjalankannya tugasnya. Jika ada bukti-bukti akan ditindak lanjuti, tidak pandangan bulu. Ia mengingatkan bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum, tak perduli dia seorang pejabat atau warga biasa.
"Walikota salah kita tindak. Jaksa salah juga kena tindak. Lihat saja sekarang kita lihat di berita ada saja pejabat yang ditangkap KPK, termasuk jaksa," ujarnya.
Idianto juga berharap masyarakat dapat mengawasi kinerja Kejari Pekanbaru. Jika ada anak buahnya yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya, agar menyampaikannya kepada dirinya.
"Sebagai orang yang dituakan di Kejari Pekanbaru, tentunya saya akan mengambil tindakan dan pembinaan apabila ada anak buah saya yang melakukan tindakan tidak semestinya," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Idianto mengingat bahwa pihaknya tidak ingin dijadikan sebagai alat politik, apalagi dalam suasana menjelang Pilkada saat ini.(hen)