JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Sejarawan Anhar Gonggong menyatakan kemerdekaan Indonesia masih “cacat” karena kaitan demokrasi dan kesejahretaannya belum terhubung dengan benar. Menurutnya, demokrasi sering disalahartikan dan disalahgunakan.
“Demokrasi masih kerap disalahartikan, ada yang menganggap bahwa berdemokrasi berarti kita bebas memaki orang, bebas melakukan aksi unjuk rasa dengan membakar ban di jalan. Saya beritahu, itu bukan demokrasi. Itu adalah anarkisme,” tegasnya saat menjadi pembicara di acara Diklatnas HIPMI Angkatan IV di Gedung Panca Gatra Lemhamnas RI.
Lebih lanjut Anhar juga menilai nilai- nilai kebangsaan sudah semakin menurun akibat faktor globalisasi, masuknya budaya asing, dan kisruh politik.
“Ada persoalan kebangsaan yang harus kita perhatikan dan diskusikan untuk mengingatkan kembali bagaimana proses kita menjadi bangsa. Ia juga menyebutkan ada dua hal yang harus dibenahi agar krisis kebangsaan tidak berlangsung lama, yaitu birokrasi dan partai politik. Birokrasi di Indonesia sudah sangat buruk. Karena itu, rekrutmen dalam pemerintahan harus diubah,” tuturnya.
Menurut dia, ada dua hal yang harus dibenahi agar krisis kebangsaan tidak berlangsung lama, yaitu birokrasi dan partai politik. Menurut dia, birokrasi Indonesia sangat buruk. Karenanya rekrutmen dalam pemerintahan harus diubah. Begitu pula dalam proses pencarian pemimpin. Saat ini kecenderungan masyarakat lebih terfokus dalam melihat sosok atau pribadi sang pemimpin ketimbang melihat kinerjanya. “Pemimpin yang baik adalah orang yang bersedia dan mampu melampaui dirinya. Tapi yang banyak di Indonesia bukanlah pemimpin melainkan birokrat. Karena kalau pemimpin tidak akan melakukan korupsi, tidak akan mempan disuap,” tegasnya.
Anhar juga mengatakan, bahwa Indonesia mengalami berbagai proses dalam membangsa dan terdapat perubahan- perubahan nilai sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan Belanda,hingga saat ini. Namun, Anhar menyayangkan meski Indonesia sudah merdeka dari penjajahan namun ia melihat kekayaan Indonesia yang melimpah tidak hentinya diincar oleh bangsa asing, perusahaan- perusahaan di dalam negeri juga banyak yang dikuasai oleh asing.
“Menjadi kewajiban bagi para pengusaha- pengusaha muda untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam Indonesia agar tidak dikuasai asing,” pungkas sejarawan UI ini.
Sementara itu, Ketua Diklatnas HIPMI, Heru Cokro menyatakan, kini yang menjadi pahlawan dalam menjaga kedaulatan bangsa adalah pengusaha.
“Prinsipnya zaman sudah berubah. Pahlawan kini sudah tidak pegang senjata lagi. Tapi lebih kepada pengusaha yang memperjuangkan Indonesia kuat di bidang ekonomi dan turut menjaga kedaulatan rakyat,” tutup Heru.(rs/hipmi)
Editor: Nandra F Piliang