PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Sebagai upaya untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu melakukan sosialisasi buku yang berisi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Riau, Fitri Heriyanti, mengatakan, IKP dapat digunakan Bawaslu dan stakeholders dalam menyusun strategi kebijakan pengawasan berdasarkan daerah yang rawan yang difokuskan pada tiga aspek berupa penyelenggaraan,
kontestasi dan partisipasi. Buku IKP ini, katanya, hasil analisis Bawaslu RI dengan Puskapol UI yang datanya bersumber dari 34 provinsi.
"Jadi itu kan pengembangan indeks kerawanan pemilu.
Ada 31 indikator penilaian dan diukur indeks integritas penyelenggara sumber data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," terang Fitri kepada Haluan Riau, Selasa (27/9).
"Jadi ini data awal untuk dapat bersama-sama mengawasi. Tujuan Bawaslu ingin mentransformasi kajian pengawasan bisa dikonsumsi publik," terangnya.
Dalam rangka sosialisasi IKP tersebut, kemarin, tim Bawaslu Riau menyambangi redaksi Haluan Riau untuk menyerahkan buku tersebut. Hadir perwakilan Bawaslu Riau Muhammad Andi Susilawan Asisten Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Riau bersama Rois Habib (Sekretariat Bawaslu). Mereka diterima Pemimpin Redaksi Haluan Riau Mohammad Moralis dan Manajer HRD Agus Salim Siregar.
Rangkaian kegiatan temu ramah dan penyampaian buku IKP dilakukan Bawaslu Riau dengan mengunjungi 18 instansi dari lembaga kampus dan kantor media yang ada di Riau.
Muhammad Andi juga menerangkan, kegiatan temu ramah dan penyampaian buku IKP ini dalam rangka pemetaan dan deteksi dini wilayah yang diidentifikasi daerah rawan dalam Pilkada tahun 2017.
Kedua, mengindentifikasi karakteristik dan ciri kerawanan dan ketiga sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah pencegahan.
"Jadi, daerah rawan ini ada daerah sulit, saat ini menjadi perhatian khusus Bawaslu. Poternsi konfliknya apa saja dan kerawanan penyelewengan kekuasaan.
Misalnya netralitas PNS dan intervensi pemerintah. Apalagi dalam pilkada serentak di Riau untuk Pilwako Pekanbaru ada calon petahana yang maju. Inti dari buku ini disampaikan bagaimana harapannya segala kerawanan diantisipasi, diminimalisasi dan dicegah," terang Muhammad.
Pemimpin Redaksi Haluan Riau Mohammad Moralis memberikan apresiasi dan mendukung kegiatan yang dilakukan Bawaslu Rau, apalagi media juga memiliki peran yang cukup penting dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada, termasuk daerah-daerah rawan juga menjadi sorotan media. (rud)