PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Usai ditertibkan tim terpadu Pemerintah Kota Pekanbaru, Senin (19/9), dini hari, sejumlah pedagang kaki lima (PKL) sekitar Jalan Teratai, mengaku kehilangan barang dagangan miliknya. Bahkan tindakan penggusuran yang dilakukan malam hari tersebut dinilai tidak wajar karena saat itu pemilik lapak tidak berada di lokasi.
"Penertiban itu kami nilai tidak wajar, karena dilakukan malam hari di saat tidak ada pedagang, akibatnya banyak barang- barang pedagang yang hilang. Setahu saya, perampok, pencuri dan maling yang melakukan aktivitas malam hari," kata Ketua Harian Perhimpunan Pedagang Pasar se-Pekanbaru, Alfius Zachawerus, Senin (19/9). Meski menurut Pemko Pekanbaru jumlah nominal barang hilang tidak begitu banyak, namun tidak demikian bagi pedagang kecil yang menggantungkan
Pedagang hidup dengan berjualan di Jalan Teratai. Bagi PKL sekecil apapun barang yang hilang jelas menimbulkan kerugian, karena barang- barang itu sangat berharga.
Alfius mengaku heran dengan penggusuran yang dilakukan, sebab berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009, pelarangan hanya dilakukan bagi pedagang yang berjualan di atas badan jalan dan di atas trotoar. Tak ada disebutkan berlaku juga terhadap pedagang yang berjualan dengan memanfaatkan teras Ruko.
"Menurut Perda itu yang dilarang berjualan di atas badan jalan dan di atas trotoar, kalau di halaman ruko, itu kan properti milik pribadi. Kenapa itu juga ditindak, kalau memang begitu, seluruh halaman ruko yang ada di Pekanbaru, larang jugalah berjualan," ketusnya.
Ditanyakan, apa yang menyebabkan PKL enggan berpindah ke Pasar Higienis, secara global, Alfius, menjawab, relokasi yang dilakukan tidak adil.
Hanya 25 persen PKL Jalan Teratai yang akan dimasukkan ke Pasar Higienis, selebihnya, asal usul mereka tidak diketahui oleh PKL Jalan Teratai. Sebab pendataan bukan dilakukan oleh pedagang, sehingga PKL tidak mengetahui siapa yang mengkoordinir dan melakukan pendataan itu sendiri.
"Kapasitas juga tidak memadai. Kalau Pemko menyerahkan pendataan di pasar Higienis ke pedagang di sini, kemungkinan besar mereka akan ikhlas berjualan di sana," kata dia.
Sementara itu, salah seorang pedagang ikan, Bandar, yang mulai berjualan ikan di Pasar Higienis hari ini, Senin (19/9), mengaku kecewa karena omset jauh turun dari biasa.
Kalau jualan di Jalan Teratai, untuk jual beli dari pukul 05.00- 12.00 WIB dia bisa meraup hingga Rp5 juta, tapi berbeda di Pasar Higienis,yang sampai jam 10.00 WIB, baru dapat Rp150 ribu.
"Kalau memang iya, gusur semua, tembok bekas bangunan sekolah ini jebol saja, biar pembeli tahu bahwa para pedagang sudah pindah ke sini. Biar strategis, orang tidak susah parkir, orang tidak tahu sekarang tempat ini pasar. Apalagi kalau orang belanja Subuh, mana orang tahu tempat seperti kuburan," kata dia.
Asisten Asisten I Setda Pekanbaru, Azwan, menjelaskan, tim sudah berjaga sejak pukul 02.00- 05.00 WIB, dia mengklaim, khusus untuk Jalan Alamuddinsyah, dan Jalan Teratai, 100 persen tidak ada lagi pedagang.
Begitu juga untuk di Jalan Seroja pukul 05.00 Wib tadi, 60 persen selesai. Pukul 05.00 Wib kita istirahat, waktu kita istirahat masih kondusif. Hingga pukul 70.00 Wib baru pedagang mulai ramai, namun kembali bisa ditertibkan.
"Laporan yang masuk, pedagang yang masuk ke pasar Higienis sudah mencapai 120 pedagang. Dari pengelola pasar The Central juga mengatakan sudah ramai. Mereka tidak menyebut angka, tapi sudah ramai menurut pengelola pasar The Central. Penjagaan di sepanjang Jalan Teratai itu, akan dilakukan selama seminggu ke depan, kalau kondusif anggota akan dikurangi," terang Azwan.
Tidak Populer Menanggapi kebijakan yang dilakukan Pemko Pekanbaru dengan merelokasi PKL ke Pasar Higienis yang dinilai pedagang tidak memadai, Pakar Kebijakan Publik, dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan, mengatakan, relokasi yang dilakukan adalah salah satu contoh kebijakan yang dibangun tanpa metodelogi.
Artinya sebuah kebijakan politik yang dibangun tidak populer karena tidak diinginkan oleh semua pemangku kepentingan di Pekanbaru, terutama pedagang
"Kalau memang ada kesalahan masyarakat dalam berdagang karena tidak sesuai peruntukan dan sebagainya, Pemko harusnya bekerja dari awal untuk mendesain tata ruang di Pekanbaru. Pemko juga harus menyiapkan ruang- ruang dan tempat yang betul- betul teropsir agar masyarakat bisa berjualan. Jadi ketika ini tidak diatur sebelumnya, sama saja Pemko telah menghanguskan dan mengintervensi pedagang dengan tangan-tangan kebijakannya, sementara berapa banyak pasar yang terbengkalai tak kunjung siap dibangun," katanya.
Saiman meminta Pemko Pekanbaru dalam memberlakukan kebijakan, harus melalui proses humanis serta mendekati persoalan dengan cara manusiawi. Meski dilakukan untuk proses pembangunan, atau untuk keteraturan dan keindahan kota di Pekanbaru. Namun tidak dipungkiri untuk mengesetnya menjadi menarik bukanlah suatu yang mudah. Karena dibutuhkan treatman- treatmen yang tidak otoriter. Butuh sebuah kebijakan yang betul-betul bisa bernegosiasi dengan rakyat.
"Pekanbaru ini harus diatur dan mau didefenisikan seperti apa, kalau memang menyandang Visi Madani, dalam pelaksanaan memberlakukan kebijakan dalam pelaksanaannya harus mencerminkan Madani. Kalau menurut saya selama ini dalam pelaksanaan melakukan pekerjaan Pemko tidak mencerminkan Madani. Ini sebuah potret dari Pemko yang gagal mendefenisikan visi dan misi, karena dalam praktiknya tidak ada yang nyambung," tandas Saiman.***