BANGKINANG (RIAUMANDIRI.co) - Tidak adanya komunikasi yang baik antara Dinas Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) Kabupaten Kampar, Kepala Desab dengan masyarakat di Pasar Danau Bingkuang dinilai menjadi pemicu permasalahan terkait pembangunan pasar di daerah tersebut.
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Kampar dari Fraksi Gerindra Faisal usai menggelar hearing dengan Disperindagpas bersama masyarakat yang terdampak pembangunan pasar Danau Binkuang di Ruang rapat DPRD Kampar, Senin (19/9). Hearing yang dilaksankan di ruang Rapat Banggar tersebut dipimpin Syafi'i Samosir, dihadiri Anggota dewan, ust. Fahmil, Yuli Akmal, Kardinal, Firman Wahyudi, Hartono, rombongan Disperindagpas beserta masyarakat teedampak pembangunan pasar.
"Awalnya Kepala Desa menyampaikan akan ada pembangunan 28 unit kios ke masyarakat terdampak, untuk warga yang memiliki kios dan rumah di daerah pasar tersebut dijanjikan setiap mereka akan mendapatkan 1 kios, dan untuk 7 unit rumah. Warga yang berada dalam kawasan revitalisasi pasar juga akan mendapatkan rumah layak huni, semua masyarakat tersebut setuju," beber Faisal kepada Riaumandiri.co.
Berjalannya waktu, lanjutnya, warga mendapat surat dari Kades untuk mengosongkan bangunan mereka kalau tidak akan dibongkar. "Tentunya masyarakat kaget dan menanyakan mana rumah layak huni kami dan tempat tinggal sementara kami, jawab Kadesnya tidak ada, ini yang dipermasalahkan masyarakat, sosialisasi awal yang akan dibangun itu 28 unit kios sesuai dengan banyak kios dan rumah yang akan dibongkar ternyata yang dibangun cuma 14 unit, tapi ini tidak disosialisasikan, tentu ini akan menjadi polemik di tengah masyarakat masyarakat akan konflik siapa yang akan mendapatkan," tambahnya.
Faisal juga mengungkapkan kekesalannya terhadap ketidakhadiran Kepala Desa Danau Bingkuang pada hearing yang dilakukan Komisi IV tersebut.
"Kalau dia (kades) saya ingin menanyakan langsung ke dia kok bisa dia menjanjikan kemasyarakat rumah layak huni, sementara masyarakat yang akan mendapatkan itu punya kriteria tersendiri, mungkin dia takut makanya gak datang," kesalnya.
Selaku anggota DPRD dapil Tambang Hatrono mengusulkan dewan untuk turun ke lokasi pasar Danau untuk menlihat kondisi riil dengan melibatkan stakeholder terkait.
Sementara itu, Kadis Perindagpas, Amin Dilda mengharapkan dewan untuk membantu menemukan langkah-langkah agar pembangunan cepat terlaksana.
Untuk mencari solusi terbaik, dewan berencana melakukan hearing di Kantor Camat Tambang pada Selasa (20/9) dengan mengundang Kades Danau Bingkuang, Camat Polsek Tambang dan masyarakat yang terkena dampak.(ari)
Selengkapnya di Koran Haluan Riau edisi 20 September 2016
Editor: Nandra F Piliang