PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - RS Petala Bumi termasuk salah satu satuan kerja perangkat daerah di Pemprov Riau, yang menerima rapor merah. Hal itu disebabkan serapan APBD Riau 2016 di instansi tersebut terhitung rendah.
Terkait hal itu, Sekretaris RS Petala Bumi, Sukamdi, mengakui, pihaknya terbentur dengan regulasi yang ada. "Kita karena terbentur regulasi, penyebabnya karena payung hukum, sehingga perlu adanya perubahan regulasi. Kalau adanya perubahan, kami optimis bisa menggenjot serapan, RS Petala kita sangat berharap adanya perubahan anggaran," ujarnya, Kamis (15/9) di kantornya.
Menurutnya, kejadian serupa juga pernah dialami pihaknya pada tahun 2015 lalu. Ketika itu, serapan anggaran masih diangka 46 persen. Namun setelah ada perubahan aturan, hanya dalam waktu dua minggu, serapan meningkat signifikan menjadi 89 persen. Bahkan saat finalisasi bisa mencapai 90 persen.
Kalau tak ada perubahan, tambahnya, pihaknya hanya mampu menggenjot realisasi serapan keuangan sebesar 65 persen dan fisik 80 persen. "Namun kalau regulasinya diubah, kita optimis bisa memacu serapan untuk keuangan sebesar 85 persen dan fisik 90 persen," terangnya.
Kegiatan utama yang dilakukan di RS Petala Bumi adalah terkait dengan pengadaan obat-obatan yang merupakan bahan utama bagi pasien. Kalau Alat Kesehatan bisa sekali beli tapi digunakan untuk jangka waktu yang bertahun- tahun, bahakan sejak tahun 2008 peralatan medis di RS Petala Bumi sudah disediakan.
"Yang skala prioritas di rumah sakit ini adalah tentang pengadaan obat-obatan, kalau yang lain- lain itu biaya rutin saja. Ketika pasien membludak makanan harus ditambah. Kita contohkan saja, dalam prediksi awal untuk kebutuhan itu sebesar Rp 1 miliar, tapi karena pasien membludak bisa saja angka berubah yang diketehui pada pertengahan tahun menjadi Rp 1,5 miliar. Kalau prediksi perencanaan awal tidak bisa dalam waktu setahun, kalau enam bulan bisalah mendekati. Karena disesuaikan dengan tren penyakit. Apalagi adanya perubahan musim berbagai penyakit bisa datang, sehingga pasien ada yang rawat inap dan rawat jalan," jelasnya.
Setiap bulan, pasien yang berobat di RS Petala Bumi bisa mencapai mencapai 300-400 orang, dengan persentase 80 persen pasien BPJS dan 20 persen pasien umum.
Terus Digenjot Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, mengatakan, pihaknya terus menggenjot serapan anggaran secara maksimal. Edward Sanger mengklaim serapan anggaran di institusinya sudah merangkak naik.
"Itu (rapor merah,red) kan minggu lalu. Kita terus memacu. Sudah tinggi lah. Hampir mendekati batas yang ditentukan," ujarnya. Edwar mengakui, pihaknya memang mengalami kendala dalam serapan anggaran, karena ada beberapa mata anggaran yang tidak cocok dan mesti disesuaikan ke dalam APBD Perubahan.
"Memang kemarin ada beberapa mata anggaran ada yang tidak cocok. Jadi harus dimasukkan ke perubahan. Misalnya, kita membeli barang harganya di dalam anggaran itu Rp1.000. Padahal sekarang harganya sudah Rp10.000. Itu tidak boleh saya mengadakannya. Tentu harus disesuaikan harga satuannya. Nanti disesuaikan dalam APBD Perubahan," terangnya.
Selain itu, saat ini proses lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga sudah mulai berjalan. Dengan kondisi itu, pihaknya optimis target yang direncanakan institusinya akan tercapai hingga akhir tahun. Dalam hal ini pihaknya menargetkan serapan anggaran akan mencapai 85 persen hingga 90 persen.
"Hingga akhir tahun, saya targetkan 85 persen hingga 90 persen. Sampai akhir tahun. Insya Allah. mudah-mudahan," tegas Edward Sanger. (her, dod)