PEKANBARU (RIAUMANDIRI.CO) - Puluhan masyarakat di dua desa di Kabupaten Rokan Hulu, dan Rokan Hilir membantah telah melakukan penyanderaan terhadap tujuh orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumat (2/9) kemarin. Mereka hanya menahan sementara untuk mempertanyakan dan konfirmasi kepada tujuh orang perwakilan KLHK tersebut.
Ketujuhnya dinyatakan oleh Menteri KLHK, Siti Nurbaya, disandera oleh oknum masyarakat yang diprovokasi oleh perusahaan saat melakukan penyegelan dan penancapan papan segel KLHK di areal bekas terbakar, di perkebunan kelapa sawit.
"Maksud kami hanya sekedar ingin bertanya. Ingin memberi tahukan kepada anggota tim ibu (Siti Nurbaya). Sesuai adat istiadat kami, kami ingin bertanya," ungkap Ketua Badan Pemberdayaan Desa Bonai, Rokan Hulu, Jefriman, saat jumpa pers di hadapan sejumlah awak media di salah satu hotel di Pekanbaru, Senin (5/9/2016).
Kendati demikian, Jefriman tetap menyampaikan permintaan maaf masyarakat kepada Menteri LHK, Siti Nurbaya, terhadap kesalahpahaman tersebut.
"Mungkin apa yang kami lakukan salah menurut hukum. Lewat kawan-kawan wartawan kami menyampaikan permintaan maaf kepada Ibu Menteri," mohon Jefriman.
Menurut Jefriman kejadian itu merupakan spontanitas masyarakat yang melihat tim KLHK melakukan penyegelan dan memasang pancang. Masyarakat, katanya, secara spontan melihat tindakan itu langsung bertanya kepada petugas dan membawa mereka untuk berdiskusi.
Petugas KLHK juga tidak dikenali. Menurutnya, mereka datang tanpa didampingi perwakilan pemerintah daerah. "Apa yang kita lakukan itu spontanitas. Rasa tidak terima kita atas apa yang dilakukan petugas KLHK. Mereka lakukan penyegelan, pasang plang. Setiap pekerjaan di suatu tempat ini menurut saya (seharusnya) bekerja sama denga Pemda. Mereka akan melakukan ini dan itu. Kami dari lembaga atau pemerintahan setempat bersedia menemani," terangnya lebih lanjut.(dod)
Selengkapnya di Koran Haluan Riau edisi Selasa, 06 September 2016
Editor: Nandra F Piliang