JAKARTA (riaumandiri.co)-Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan pemangkasan dana transfer ke daerah, khususnya Dana Alokasi Umum, hanya bersifat penundaan. Dana yang ditunda ini nantinya akan disalurkan kembali kepada daerah.
Sri Selain itu, gaji untuk pegawani negeri sipil serta guru berikut tunjangannya, juga tidak akan terganggu. Begitu pula anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
"DAU (Dana Alokasi Umum, red) hanya penundaan. Saya meminjam uang ke daerah, karena kami tidak ada uangnya," ungkapnya, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/8).
Sri Mulyani memastikan, penundaan DAU tersebut tidak akan menganggu kondisi keuangan daerah sampai dengan akhir tahun. Terutama untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah dan belanja modal atau infrastruktur.
"Daerah tetap akan bisa membayar gaji seluruh PNS, termasuk soal guru. DAK termasuk guru adalah angka yang disampaikan dari Kemendiknas," paparnya.
Mantan Direktur Bank Dunia tersebut merasa tidak perlu ada kepanikan di daerah. Sebab, seluruhnya tetap akan berlangsung normal.
"Jadi sama sekali tidak benar kalau ada gaji yang ditunda, gaji guru yang tidak dibayar itu tidak benar," sebutnya.
Tak Penting Hal senada juga ditegaskan Presiden Jokowi usai menghadiri pembukaan Rakernas Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia (Adkasi) di JI Expo, Selasa kemarin.
Jokowi menegaskan bahwa anggaran yang dipotong bukanlah belanja infrastruktur.
"Ini yang dipotong, yang diefisiensikan bukan belanja modal, apalagi belanja infrastruktur, tidak. Yang dipotong ini betul-betul yang tak efisien, perjalanan dinas, belanja barang yang tak perlu, kemudian biaya rapat-rapat yang juga terlalu besar," terangnya.
Menurut Jokowi pemotongan anggaran itu tak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dia berpijak pada kalkulasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Pertumbuhan ekonomi tak tergantung pada APBN semuanya, hanya 20 persen," ujar Jokowi.
Sedangkan sumber keuangan untuk pemerintah baik pusat dan daerah juga tak hanya bergantung pada APBN. Banyak sumber keuangan yang bisa didapat, jika itu untuk pembangunan.
"Dari swasta, dari BUMN, dari APBD, dari investasi yang masuk, dari arus modal yang masuk, dari arus uang yang masuk, banyak hal yang mempengaruhi," papar Jokowi.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Jokowi memutuskan memotong anggaran Rp133,8 triliun, sebanyak Rp68,8 triliun dari jumlah tersebut adalah anggaran transfer ke daerah.
Tak hanya itu, ada 169 daerah yang DAU-nya ditunda pemerintah dengan total senilai Rp19,418 triliun. Pemangkasan dan penundaan dilakukan karena realisasi penerimaan pajak tahun ini akan berada Rp218 triliun di bawah target.
Untuk Riau, penundaan DAU itu dialami Pemprov Riau, Pemkab Rokan Hulu dan Indragiri Hilir. Akibat penundaan DAU tersebut, Pemkab Rohul dan Inhil mengaku kelabakan, karena harus menyusun ulang anggaran. Sementara Pemprov Riau mengakui belum ada kendala berarti terkait penundaan DAU tersebut. (bbs, dtc, kom, ral, sis)