KUBANG JAYA (riaumandiri.co)- "Saya telah puluhan kali menerima pesan pendek dari orangtua murid yang mengeluhkan keterlambatan penerimaan pakaian seragam sekolah. Wali murid telah membayarnya ke sekolah, padahal baju seragam sekolah tersedia apabila koperasi sekolah menyetorkan kepada pengelola baju sekolah seragam. Jangan pernah menahan uang pembelian seragam sekolah dari orang tua murid, itu sama saja dengan kepala sekolah tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten Kampar".
Demikian dikatakan Bupati Kampar H Jefry Noer ketika menerima kunjungan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tapung dan seluruh Kepala Sekolah Tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat Sekolah Menengah Atas di Pusat Pelatihan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Bina Insan Mandiri Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Selasa (30/8).
"Kepala sekolah harus mengerti dan paham program pemerintah, yang tidak mendukung atau tidak memahami program pemerintah diganti saja. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah memprogramkan seragam sekolah termurah. Diharapkan kepala sekolah mampu mengajak wali murid untuk membeli pakaian seragam sekolah di sekolah, karena selain murah dari pada beli di luar, mutunya sangat baik, jauh melebihi mutu pakaian yang dijual di luar," terang Bupati.
Saat ini, lanjutnya banyak kepala sekolah yang tidak mendukung program pemerintah, tandanya kepala sekolah telah memungut uang pakaian seragam kepada orang tua murid, tetapi tidak menyetorkan kepada Koperasi UPTD Sekolah.
Jefry juga merinci khusus pakaian anak SD kalau pakaian seragam sekolah berjumlah empat stel setengah, dibeli di luar bisa mencapai satu juta lebih, maka di sekolah wali murid hanya membayar Rp550 ribu, sekolah dapat menjual Rp650 ribu saja.
"Hal ini jelas telah meringankan beban wali murid, jangan harga pakaian itu dinaikkan lagi, jelas ini tidak mendukung program Pemerintah Daerah," tegasnya.
Sementara itu Kepala UPTD Kecamatan Tapung Aidil menyampaikan, kepala sekolah yang belum memahami dan mengerti program Pemerintah Daerah, akan diberikan pembinaan dan sanksi yang tegas apabila tidak juga mengikuti program pemerintah.
"Dengan berkunjung ke pusat pelatihan jahit menjahit ini, kepala sekolah dapat melihat langsung dan terketuk hatinya untuk tidak bersikap zalim terhadap wali murid. Karena dengan ikut menyaksikan proses pelatihan jahit menjahit ini, kepala sekolah mengetahui siapa yang membuat seragam anak sekolah kita, dan kepala sekolah sesampainya di sekolah mampu membuat yang terbaik untuk wali murid," pungkas Aidil. (adv/humas)