PEKANBARU (riaumandiri.co)-Masih berulangnya kebakaran hutan dan lahan di Riau hingga saat ini, seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Karena selama ini, penanggulangan karhutla terkesan baru menyentuh sektor hilir, yakni pemadaman dan penegakan hukum.
Sementara untuk sektor hulu, yang dinilai menjadi penyebab berulangnya karhutla, terkesan belum tersentuh. Dalam hal ini yang dimaksud adalah perbaikan tata kelola hutan, pengakuan kawasan hutan dan lahan, serta ruang masyarakat adat.
Penilaian itu dilontarkan Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Made Ali, Senin (22/8) malam.
Menurutnya, upaya pemadaman yang dilakukan Satgas Penanggulangan Karhutla Riau saat ini, berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Bahkan pada Senin (22/8) sore, titik api terpantau nihil.
Penanganan
Informasi dari Satgas Penanggulangan Karhutla Riau pada Senin petang kemarin, tidak terpantau titik panas atau hotspot. Sementara, untuk visibility update pukul 16.00 WIB, Kota Pekanbaru sejauh 10 kilometer, Rengat, 8 kilometer, Dumai 8 kilometer dan Pelalawan 10 kilometer.
"Hanya saja, sampai kapan Satgas Karhutla terus bekerja memadamkan api. Mau berapa banyak lagi uang rakyat untuk memadamkan api," ujarnya.
Menurutnya, selama ini pemerintah terkesan hanya berpikir bagaimana cara melakukan pemadaman titik api. Sebenarnya, hal ini merupakan persoalan hilir. Sementara, persoalan hulunya tidak pernah tersentuh.
Persoalan hulu yang dimaksud, yaitu perbaikan tata kelola hutan, pengakuan kawasan hutan dan lahan, ruang masyarakat adat. Hal inilah yang tak pernah tersentuh di saat kondisi Riau tidak memasuki musim kemarau.
"Persoalan besarnya kan ada di hulu. Perbaikan tata kelola, pengakuan kawasan hutan, monopoli perusahaan atas hutan dan lahan, ruang-ruang masyarakat adat yang sempat dirampas perusahaan atas izin negara," terangnya.
"Hulunya ini tidak pernah diperbaiki. Misalnya, ketika musim asap tidak ada, Pemerintah berleha-leha saja. Berdiam diri, seperti tidak ada kejadian," sambungnya.
Padahal, kata Made Ali, di saat musim penghujan tersebutlah, Pemerintah bisa membenahi tata kelola lingkungan hidup. "Jadi tidak heran, setiap musim kemarau selalu terjadi kebakaran lahan. Karena di hulunya tidak pernah diselesaikan," tegasnya.
Selain itu, ada satu hal yang tidak pernah terpikirkan, yakni tidak adanya itikad dari pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk meangalokasikan anggaran untuk memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan.
"Kalau hilir memadamkan api, sepertinya uangnya cepat. Itu masalahnya. Yang bisa menyelesaikan ini semua, ya pemerintah pusat dan daerah," tegasnya.
Selain itu, Made Ali juga menilai penggunaan dana penanggulangan Karhutla, yang terkesan tidak pernah transparan.
"Sejauh ini, Satgas Karhutla tidak transparan dalam penggunaan anggaran karhutla. Misalnya, untuk sewa helikopter, dan lain sebagainya," sambung Made Ali yang juga merupakan aktifis Riau Corruption Trial tersebut.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang rakyat, sebaiknya Satgas Karhutla Ria melaporkan penggunaan dana pemadaman setiap hari. "Agar publik mengetahui dana untuk pemadaman tersebut," tuntasnya.
Terima Helikopter
Sementara itu, Satgas Penanggulangan Karhutla Riau kembali menerima bantuan satu unit helikopter jenis Bolkow 105 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan demikian, saat ini telah terdapat empat unit helikopter dan dua pesawat air tractor. Ketiga helikopter itu terdiri dari dua unit jenis MI-8 dan satu unit helikopter jenis MI-171, guna proses pengeboman air.
"Helikopter jenis Bolkow 105 sudah mendarat sore tadi (kemarin,red). Nantinya helikopter itu akan kita maksimalkan untuk patroli dan pengeboman air," ungkap Kepala BPBD Riau, Edwar Sanger.
Dikatakan Edwar, helikopter Bolkow 105 pada dasarnya dapat digunakan untuk pengeboman air. Namun, kapasitasnya tergolong kecil karena hanya mampu 500 liter air. Untuk itu, nantinya helikopter tersebut akan lebih digunakan untuk patroli udara dalam memetakan titik kebakaran hutan dan lahan.
Ditambahkannya, BNPB telah mengirimkan tiga helikopter dan dua pesawat air tractor. Ketiga helikopter itu terdiri dari dua unit jenis MI-8 dan satu unit helikopter jenis MI-171. Ketiga heli tersebut mampu mengangkut 4-5 ton air.
Sementara itu, dua pesawat AT selama ini memiliki manfaat ganda. Selain untuk patroli, pesawat tersebut juga mampu mengangkut tiga ton air untuk proses pemadaman melalui udara.
Edwar berterima kasih kepada BNPB yang terus memperhatikan upaya keseriusan penanggulangan karhutla di Riau. "Kita optimis bahwa Riau akan terbebas karhutla dan bencana kabut asap. Kita akan terus tingkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan," yakin Edwar Sanger. ***