Pekanbaru (riaumandiri.co) - Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi simbol kemajuan sebuah negara, karena dengan adanya teknologi manusia menjadi lebih mudah melakukan aktivitas di berbagai bidang, termasuk di Indonesia.
Di Provinsi Riau sendiri, telah menggunakan Infomasi Teknologi (IT) sejak beberapa tahun ini, dalam menjalankan roda Pemerintahan. Melalui IT ini dapat menyediakan layanan kepada seluruh stakeholder berupa informasi perencanaan pembangunan.
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada era modern sekarang ini, teknologi informasi merupakan bagian yang sangat penting dalam mempermudah berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat. Kecanggihan teknologi informasi memudahkan berbagai pihak untuk mendapatkan data maupun kepentingan lainnya secara lebih cepat, lebih efisien, lebih akurat, dan terkini.
Pembuatan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi ini, seluruh masyrakat bisa mengetahui apa yang telah dijalankan oleh Pemerintan dalam pembangunan. Masyrakat bisa langsung melihat melalui IT diseluru pelosok Riau.
"Dalam menjalankan roda Pemerintahan kita mengharapkan dukungan dari masyarakat Kabupaten Kota untuk bisa bersama membangun Riau kedepan. Dan sesuai dengan taglane kita di hari ulang tahun Provinsi Riau ke 59 ini, kita membumikan IT," ujar Gubernur Riau.
Sistem perencanaan pembangunan Riau dengan menggunakan IT ini, bertujuan untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam pembangunan. Baik itu berula tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
"Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Baik di Kabupaten Kota dan juga stakholder lain secara bersama supaya Riau lebih maju kedepan," kata Gubri.
Saat ini Pemerintah Provinsi Riau telah mengembangkan sistem e-Goverment, dimana e Goverment ini merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, melalui pengembangan e-Goverment dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup, pengelolaan data, penyampaian informasi dan proses kerja secara elektronis.
Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.
"Seluruh masyarakat Riau bisa mengetahui semua aspek program dan kegiatan pembangunan dari mulai proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta capaian keberhasilan pembangunan, sehingga dapat menjadi sumber data dan informasi bagi semua," kata Gubri.
Melalui hari jadi ke 59 Provinsi Riau kali ini, Gubri menghimbau untuk tingkatkan kinerja pemerintahan daerah tehadap pelayanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi
Dengan sistem ini dapat menjembatani serta memfasilitasi semua data dan informasi yang diperlukan, serta diharapkan memberikan manfaat dan sumbangsih berarti bagi pembangunan Provinsi Riau, guna mensejahterakan masyarakat menuju arah yang lebih maju.
E-Government Dalam Transparansi Sistem
Reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan terhadap terbentuknya sistem kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif, melahirkan inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui E-Government.
Demikian yang diharapkan oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut bisa bermanfaat bagi seluruh kalanan masyarakat.
"Dengan adanya sistem e goverment ini seluruh masyarakat bisa mengetahui bagaiman sistem kerja di Pemerintahan. Dan program ini juga telah diminta oleh pemerintah pusat untuk dijalankan. Seluruh SKPD dan juga Pemerintah Kabularen Kota bisa menyelesaikan e Goveent ini," ungkap Gubri.
E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-gov intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.
Ketersediaan informasi yang transparan dan setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, telah mendapat tanggapan positif dari pemerintah, terbukti dengan telah dikeluarkannya Instruksi Presiden tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e Government Indonesia.
Penyelenggaraan E-Government melahirkan 4 model hubungan, yaitu G2C (Government to Citizen/Government to Customer) G2B (Government to Business) G2G (Government to Government) G2E (Government to Employees). Setiap model hubungan diatas seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap elemen masyarakat.
Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
"Peningkatan hubungan antara pemerintah pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak," tambahnya.
Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.
"Termasuk dalam upaya masyarakat untuk beasiswa. Kita tidak perlu lagi ramai-ramai ke Kantor Gubernur cukup dengan melihat di web dan mendaftar melalui online," kata Gubri.
Harus diakui bahwa belum semua masyarakat kita mampu menerapkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Apabila tidak segera menyesuaikan dengan tuntutan global, maka pemerintah kita akan tertinggal dan terisolasi dalam dunia pembedaan digital.
"Memang harus diakui bahwa masa transisi ke era digital ini harus kita ikuti. Anak cucu kita saja sudah mengetahui era digital ini, jangan sampai kita ketinggalan. Tahapan-tahapan ini harus kita lalui dan dengan tetap mengedepankan tujuan mulia. Setiap warga negara mendapatkan hak-haknya dalam memperoleh akses layanan kapanpun dibutuhkan," tutupnya. adv