BRUSSELS (riaumandiri.co)-Desakan Pemerintah Turki agar Amerika Serikat segera mengekstradisi ulama Fethullah Gulen yang bermukim di Negara Paman Sama itu, belum bisa terealisasi. Desakan itu muncul karena ulama terkenal itu diduga menjadi dalang di balik upaya kudeta militer, yang berakhir dengan kegagalan, Jumat (15/7) lalu.
Menanggapi desakan itu, Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyatakan bahwa pemerintah Turki harus memberikan bukti untuk mendukung permintaan ekstradisi Gullen tersebut.
"Saya mendesak Menteri Luar Negeri untuk memastikan bahwa dalam portofolio dan permintaan apapun yang mereka kirim kepada kami,
AS Belum
mereka harus mengirimkan bukti, bukan tuduhan-tuduhan," ujar Kerry, saat konferensi pers di Brussels, Belgia, seperti dilansir kantor berita AFP, Senin kemarin waktu setempat.
"Kami perlu melihat bukti asli yang sesuai dengan standar pengawasan yang ada di banyak negara terkait sistem ekstradisi," imbuhnya.
Kerry juga mengomentari penangkapan besar-besaran yang dilakukan otoritas Turki usai upaya kudeta.
"Kami dengan tegas menyerukan pemerintah Turki untuk menjaga ketenangan dan stabilitas di seluruh negara, dan kami juga menyerukan pemerintah Turki untuk mempertahankan standar tertinggi penghormatan untuk institusi demokrasi negara dan aturan hukum," tegasnya.
Percobaan kudeta di Turki pada Jumat (15/7) malam gagal setelah pendukung Erdogan turun ke jalanan dan melakukan perlawanan. Hingga kini, sedikitnya 6 ribu orang termasuk tentara dan hakim yang mendukung kudeta ditangkap.
Erdogan menuding Gulen sengaja menyusun 'struktur paralel' dalam tubuh pengadilan, kepolisian, militer dan media Turki demi melancarkan percobaan kudeta. Namun Gulen membantah tuduhan itu dan balik menuding Erdogan mendalangi upaya kudeta itu.
"Saya tidak yakin dunia mempercayai tudingan yang dilontarkan Presiden Erdogan. Ada kemungkinan bahwa itu percobaan kudeta yang direncanakan dan sengaja dimaksudkan untuk tudingan lebih lanjut (terhadap Gulen dan para pengikutnya)," ucap ulama berumur 75 tahun yang dulunya merupakan sekutu dekat Erdogan.
9 Ribu Pejabat Dicopot
Sementara itu dari Istambul dikabarkan, tindakan tegas terus dilakuakn otoritas Turki, terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat kudeta tersebut. Tidak hanya kalangan militer, hakim, dan kepolisian, para pejabat publik yang terindikasi terlibat percobaan kudeta, juga ikut ditindak. Nyaris sebanyak sembilan ribu pejabat publik dicopot dari jabatannya.
Disampaikan Kementerian Dalam Negeri Turki, seperti dikutip kantor berita Anadolu dan dilansir AFP, total ada 8.777 pejabat publik termasuk satu gubernur provinsi dan 29 gubernur kota telah dicopot dari jabatannya terkait percobaan kudeta.
Dalam pernyataannya, Erdogan bersumpah akan menjatuhkan hukuman berat terhadap semua pihak yang terlibat percobaan kudeta itu. Dari kalangan militer dan peradilan, sedikitnya enam ribu tentara dan hakim ditangkap.
Mereka yang ditangkap termasuk 103 jenderal dan laksamana militer, dituding melanggar konstitusi Turki dan terlibat percobaan penggulingan pemerintah dengan kekerasan. Mereka yang ditangkap akan segera dihadirkan ke persidangan untuk diputuskan lebih lanjut apakah akan ditahan lebih lanjut atau tidak.
Sedangkan dari kalangan kepolisian, sebanyak 7.850 polisi, termasuk polisi berpangkat tinggi, diskorsing dari tugasnya sejak Minggu (17/7) malam. Mereka yang dijatuhi sanksi berarti menjadi fokus penyelidikan polisi atas keterlibatan dalam kudeta. Para personel kepolisian yang dijatuhi sanksi, diminta segera menghadap markas kepolisian masing-masing kepolisian. Senjata dan identitas kepolisian mereka disita. (dtc, ral, sis)