Sidikalang (HR)- Terminal Sitinjo Kabupaten Dairi dibangun dari dana APBN dan APBD tahun 2000 sekitar Rp3 miliar, hingga 14 tahun tak difungsikan. Petugas hanya mengambil retribusi di simpang jalan masuk sementara armada melaju tanpa memanfaatkan fasilitas tersebut.
Tak tertera plank stasiun perusahaan bus atau minibus di sana. Insan berlainan jenis kerap memakai ruang sepi itu diduga untuk memadu kasih.
Dari sisi fisik, berbagai sisi sudah rusak. Beberapa bagian diduga raib. Bilik tertentu dijadikan gudang. Akses keluar masuk juga banyak berlubang.
Lantaran tak dikelola, warga kerap menjemur padi atau jagung di aspal hotmix. Sementara itu, terminal Sidikalang di sekitaran Pasar Induk berubah jadi lapak dagangan sehingga tak bisa lagi dilalui mobil.
Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo, Datulam Padang di Sidikalang, baru-baru ini mengatakan, dalam waktu dekat, semua armada akan pindah kantor ke terminal tersebut.
Pihaknya, akan menggelar pertemuan dengan para direksi dan pengurus Organda guna membahas isu itu. Hal tak kalah penting, kata dia, Kadis Perhubungan Sumut diminta membatasi izin rute kendaraan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan antar kota antarprovinsi (AKAP). Izin tempuh idealnya berakhir di terminal.
Lantaran diberi kelonggaran sampai ke kecamatan, pengemudi pun enggan menurunkan penumpang diterminal. Ketika dilarang, banyak merasa dirugikan.
Dinas Perhubungan membuat rancangan, bahwa angkot jurusan Sidikalang-Medan, Siantar, Dolok Sanggul Siborong-borong, Sibolga dan Pekan Baru hanya boleh masuk kota pukul 18.00-06.00 WIB. Di luar jadwal itu, mesti dibuat pembatasan sehingga kendaraan roda 4 bergiliran mencari nafkah.
Diterangkan, semua perusahaan minibus membuka stasiun di rumah penduduk di kota Sidikalang. Dari sisi kelayakan terutama luas area parkir, tidak memadai.
Dia tak tahu apakah direksi memegang dokumen produk pemerintah sebagai payung hukum. Kawasan dagang dan jasa di ibukota daerah otonom itu terkesan semraut.
“Kalau saja mandor mau pindah ke Sitinjo, ekonomi masyarakat dipastikan menggeliat. Kalaupun terjadi pertambahan cost, toh uang itu bergulir di sesama warga. Namun, pada kondisi sekarang, fasilitas belum layak dioperasikan. Ini memang agak dilema,” kata Datulam. (anl/ivi)