Konflik sengketa perbatasan Rohul dan Kampar mulai memanas. Warga mendatangi dan mengajak DPRD agar bersatu melawan putusan Mahkamah Konsitusi yang mengalihkan warga lima desa masuk Kabupaten Kampar. Sementara 95 persen warga di lima desa memiliki identitas KTP Rokan Hulu.
Hal ini terungkap dalam aksi ratusan warga lima desa, Rimba Jaya, Rimbo Makmur, Tanah Datar, Muara Intan, dan Intan Jaya, saat menggelar aksi demo di gedung DPRD Rohul, Senin (23/5). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka atas putusan MK sekaligus sikap Pemprov Riau yang hingga kini belum menentukan tapal batas.
“Rokan Hulu harga mati. Bagaimana mungkin dari 95 persen penduduk asli Rohul kalah dengan pendukung Kampar yang hanya 5 persen saja. Kemudian, bagaimana mungkin kami bisa masuk Kampar, sementara kami tidak pernah menyatakan kami masuk Kampar. Sebagai warga negara, kami ingin kami ingin status yang jelas,” teriak warga dalam aksinya.
Usai menyampaikan aspirasi, sejumlah perwakilan dari masyarakat langsung menggelar pertemuan dengan Ketua DPRD Rohul, yang didampingi sejumlah anggota DPRD Rohul. Pertemuan yang digelar di ruang medium DPRD Rohul dan berlangsung alot. DPRD dan masyarakat sepakat untuk mendesak Pemprov Riau menyelesaikan tapal batas sekaligus bersama-sama mempertanyakan putusan MK.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan segera menyurati Pemprov Riau melalui Komisi I, untuk memfasilitasi sekaligus menentukan tapal batas antara Kabupaten Rohul dengan Kabupaten Kampar.
“Jangan pernah berpikir DPRD Rohul diam masalah sengketa tapal batas ini. Malah kasus ini selalu menjadi prioritas pembahasan di DPRD Rohul. Namun, DPRD hanya punya kapasitas menyampaikan dan berjuang bersama masyarakat. Karena pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian konflik itu adalah Pemerintah Provinsi Riau,” kata Ketua DPRD Rohul.
Berbeda dengan Kelmi, Alpasirin dari Fraksi NasDem, menyampaikan sengketa warga di lima desa ada yang salah. Ia heran karena dengan konten 90 persen warga yang ada di lima desa mengantongi KTP Rohul, tapi Kabupaten Kampar bisa menang di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Mendagri lucu. Warga tak mau masuk Kampar, malah dipaksa. Jadi, saya mengajak DPRD jangan duduk saja, mari demo dan berjuang demi rakyat. Perjuangan lima desa, harga mati masuk ke Rohul. Kita punya aset disana. Kita rugi. Saya siap menjadi kordinator demo,” tegas Alpasirin meradang.Hal senada juga disampaikan Zulfahmi, Anggota DPRD Rohul, dari Fraksi PDIP. Dikatakannya, dampak dari sengketa tapal batas antara Rohul dan Kampar yang hingga saat ini belum tuntas, sangat merugikan Kabupaten Rokan Hulu. Karena dari sekitar enam ribu jumlah pemilih di lima desa, terpaksa hangus karena warga lima desa tidak bisa memberikan hak suaranya di Kabupaten Rokan Hulu.
“Saya dari Dapil 3. Saya tahu apa yang terjadi di sana. Yang terjadi disana, intimidasi, digerogoti, dan lainnya. Namun masyarakat disana sudah dewasa. Warga tidak mau terpancing. Untuk itu saya meminta apa yang menjadi agenda atau tuntutan warga lima desa supaya tegas mengurusnya,” harap Zulfahmi. ***