SELATPANJANG (riaumandiri.co)-Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti berharap pemerintah pusat mencabut kebijakan yang menetapkan barang dari luar Riau harus melalui Jakarta.
Dan mengaktifkan kembali perdagangan antarpulau, sehingga sembako dari Kepri dan luar Riau langsung masuk ke Meranti.
Hal ini karena kebijakan tersebut mengakibatkan besarnya biasa tambahan dan harga yang harus dibeli masyarakat Kepulauan Meranti. Akibatnya, ekonomi masyarakat semakin sulit.
Hal ini dikatakan Hok Kian, warga Selatpanjang, kepada Haluan Riau, Kamis (19/5). Dikatakannya, kondisi ekonomi masyarakat di Kepulauan Meranti akhir-akhir ini semakin lesu. Daya beli masyarakat yang semakin melorot, membuat kesulitan terjadi di berbagai sektor.
Persoalan sembako yang kian merangkak naik diminggu-minggu terakhir ini, berkaitan dengan kian dekatnya musim puasa. Kalau hingga saat ini semua bahan sembako dan kebutuhan harian masyarakat di Kepulauan Meranti dipasok dari luar Meranti, bahkan dari luar Provinsi Riau. Seperti sayur mayur dipasok dari Sumbar sementara kebutuhan lainnya seperti bawang, beras dan gula justru dijemput dari Pulau Jawa.
Akibatnya berbagai harga bahan pokok tersebut semakin tidak terjangkau masyarakat. Kalau sebelumnya harga gula dari Jawa dipasaran Rp14.000/Kg, menjelang puasa ini sudah merangkak naik menjadi Rp17.000. demikian juga harga komoditi lainnya mulai merambat naik yang akhirnya memaksa kelesuan perekonomian masyarakat.
Lebih lanjut dikatakannya, Selatpanjang yang saat ini tersebut Meranti, tidak memiliki sumberdaya hasil bumi yang dapat memberikan kecukupan bagi masyarakatnya. Sebab di Meranti sejak dulu terkenal hanya sebagai daerah transit dan perdagangan.
Barang yang diperdagangkan umumnya hasil-hasil bumi dari daratan yang akan dipasarkan di daerah-daerah pesisir. Begitupun sebaliknya para saudagar yang ada di Selatpanjang menjual berbagai produk yang berasal dari luar negeri.
Dengan demikian masyarakat Selatpanjang bisa hidup. Tapi beberapa tahun terakhir, kebijakan pemerintah pusat sangat tidak berpihak pada masa depan dan kehidupan masyarakat Kepulauan Meranti.
"Semua barang yang harus dipasok dari luar Riau seperti Palembang bahkan harus dari Jakarta tentulah akan menimbulkan biaya yang tinggi karena jarak tempuh yang jauh membutuhkan energy yang maha banyak.
Lantas bagaimana masyarakat untuk bisa membelinya, sementara kehidupan saat ini semakin sulit. Tidak ada jalan terbaik kecuali kegiatan perdagangan antar pulau dibuka kembali," ujarnya.
Apalagi menurutnya, Meranti dan Tanjung Balai Karimun dan daerah lainnya di Kepri sama-sama daerah pesisir. Mestinya kebijakan pemerintah tidak justru mematikan usaha yang akhirnya menyengsarakan masyarakat di daerah pesisir seperti Meranti.***