DURI (riaumandiri.co)-Badan Persiapan Pembentukan Pemekaran Kota Duri mengatakan, warga menaruh harapan dengan kedatangan wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy. Warga sudah lama menginginkan pemekaran Kota Duri berpisah dari Kabupaten Bengkalis terealisasi.
Ketua BP3D Irwandi menyebutkan, pemekaran kota Duri secara legal standing sudah mendapat rekomendasi dari pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis dan juga sudah diparipurnakan oleh DPRD Riau. "Selajutnya kami serahkan perjuangan dan suara rakyat Kota Duri ini kepada Lukman Edy di DPR RI," ujarnya, belum lama ini.
Iwandi mengatakan, jauhnya rentang kendali pemerintahan, mempersulit warga Duri untuk mendapatkan kesejahteraan. Meski pun kota ini terkenal sebagai penghasil sumber daya alam minyak bumi yang melimpah. Bahkan hanya untuk urusan akte saja, warga bisa mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 juta.
Hal itu juga diakui pimpinan Ponpes Hubbul Wathan Duri Buya Hamka, sebagai sesepuh warga setempat. Selama ini menurutnya, Komisi II DPR RI sudah beberapa kali datang ke Kabupaten Bengkalis, tapi anehnya tidak pernah datang menemui masyarakat Kota Duri. "Karena itu kedatangan wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy ini sungguh membahagiakan kami. Akan semakin muluslah perjuangan kami ini," katanya.
Menjawab harapan itu, Lukman Edy mengatakan, dirinya sebagai putra asli Riau akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. Pemekaran di Riau menurutnya merupakan keniscayaan supaya dana yang besar yang dimiliki daerah benar-benar bisa sampai dan dinikmati masyarakat.
"Mewujudkan pemerkaran bukan sesederhana yang kita pikirkan, tapi harus dikerjakan serius. Selama ini prinsip oke, tapi teknis dihambat. Terbukti dengan tidak didefinitifkan dua kecamatan pemekaran sebagai syarat administrasi terwujudnya Kota Duri ini," ujar Lukman Edy.
Solusinya, tambah dia, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis khusus yang berasal dari Kota Duri dan Kecamatan Mandau mendesak dipenuhinya persyaratan teknis pemekaran.
"Sementara kami yang diatas akan mencari jalan lain agar kota Duri ikut dalam gelombang pertama DOB (Daerah Otonomi Baru) persiapan tahun ini," sambungnya. Lukman Edy mengatakan, dua hari lalu, wakil Presiden Jusuf Kalla, sudah menyatakan diizinkan DOB persiapan untuk segera diproses. Ke depan, Komisi II akan melakukan pertemuan lebih besar bersama semua elemen masyarakat Kota Duri.
"Sebenarnya ada rencana akhir Mei ini kami sudah akan ketok palu untuk lima DOB Persiapan di Riau yakni Rokan Darussalam, Gunung Sahilan Darussalam, Indragiri Utara, Indragiri Selatan dan Kota Duri. Tapi karena harus menyelesaikan revisi UU Pilkada, maka hal itu ditunda dulu sementara waktu," jelasnya.
Secara keseluruhan di Indonesia tahun ini menurut Lukman Edy, pihaknya akan menetapkan perioritas dari 180 usulan DOB Persiapan."Mudah-mudahan lima diantaranya dari Riau masuk dalam perioritas itu. Terutama Kota Duri," tutup politisi PKB tersebut. (grc/aag)