MEDAN (HR)- Dalam rangka peningkatan kinerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta mengaudit seluruh Badan Usaha Milik Daerah yang ada. Anggota Komisi C DPRD Sumut, Khairul Anwar mengatakan, Pemprovsu perlu mengaudit secara internal selurh BUMD terutama yang menerima penyertaan modal.
Sebagai lembaga legislatif, lanjut Khairul, DPRD Sumut perlu mengetahui hasil audit kinerja BUMD untuk dievaluasi lebih lanjut. Hal ini dimaksudkan agar BUMD yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan penyertaan modal yang telah dilakukan Pemprovsu.
Jika dari penilaian tersebut tidak ditemukan kemajuan, maka Pemprovsu berhak memberikan sanksi bagi pengelola manajemen yang memanfaatkan penyertaan modal tersebut.
"Harus diberikan sanksi, kalau perlu diganti," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kemarin.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kinerja salah satu BUMD yakni PT Perkebunan Sumut yang dinilai mampu menunjukkan kemajuan dan perkembangan. Hal tersebut terlihat dari ekspansi lahan dan pembangunan pabrik kelapa sawit.(wpd/ivi)