Pemerintah Arab Saudi di bawah Raja Salman awal pekan ini meluncurkan Visi Saudi 2030, rencana ambisius kerajaan untuk mengubah perekonomian Saudi jauh dari ketergantungan minyak bumi yang melenakan rakyat selama ini.
Saudi kini sadar sumber daya alam bukanlah segalanya. Perhatian kepada kualitas sumber daya manusia lebih penting.
Wakil putra mahkota Muhammad bin Salman, yang juga ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan, mengumumkan Visi Saudi 2030 yang menetapkan tujuan untuk 15 tahun ke depan beserta agenda kebijakan yang dikenal sebagai Rencana Transformasi Nasional. Visi Saudi 2030 ini sudah diketok palu oleh Lembaga Kabinet Arab Saudi.
Tampaknya, kerajaan kini sedang bekerja keras menyambut negara era pascaminyak dan mempersiapkan roadmap yang lebih jelas untuk masa depan negara. Ancang-ancang untuk mengucapkan selamat tinggal pada ketergantungan minyak diiringi upaya Saudi menggenjot diversifikasi pendapatan negara.
Roadmap baru ini diyakini berdampak besar bagi perubahan masyarakat Arab Saudi pada era modern, tak terkecuali perubahan sosial, politik, dan militer.
Garis besar Visi 2030 meliputi efisiensi dalam pemerintahan, peran lebih besar untuk sektor swasta nonminyak, serta manajemen yang lebih agresif atas aset kerajaan. Imbasnya, kebijakan ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah kerajaan yang selama ini dinilai boros. Banyak sudah proyek kerajaan pada era Raja Abdullah yang ditangguhkan.
Transformasi sosialSuka tidak suka, masyarakat Saudi kini harus mempersiapkan transformasi yang tentu akan mengurangi jatah kenyamanan mereka selama ini.
Banyak fasilitas dari negara yang dipangkas akibat turunnya harga minyak dunia sekitar 30 dolar AS per barel dari harga sebelumnya yang 120 dolar AS per barel.
Meski punya cadangan minyak terbesar di dunia hingga 267 miliar barel, situasi menurunnya harga minyak karena pelemahan ekonomi dunia menjadikan anggaran Saudi defisit 87 miliar dolar AS.
Cadangan devisa merosot dari 746 miliar AS pada 2014 menjadi 616 miliar dolar saat ini. Sementara, harga minyak bumi diprediksi terus rendah setidaknya hingga setahun ini.
Kejadian ini memicu Pemerintah Saudi melakukan upaya penyelamatan ekonomi negara. Seperti, kebijakan kenaikan harga BBM hingga 40 persen di seluruh kerajaan yang diberlakukan sejak 11 Januari 2016.
Hal ini belum ditambah rencana Kementerian Keuangan yang akan mengurangi subsidi untuk air, listrik, dan produk minyak bumi selama lima tahun ke depan.
Di bidang ekonomi, Saudi berencana menjual kurang dari lima persen saham Aramco (perusahaan minyak negara) senilai 2 triliun dolar AS. Dana itu akan digunakan untuk program Dana Investasi Umum.
Diversifikasi perekonomian dilakukan Pemerintah Saudi dengan pengembangan sektor pariwisata. Pada 24 April, Pangeran Sultan bin Salman, ketua Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional (SCTH) Arab Saudi, meluncurkan program pascaumrah, sebuah inisiatif yang memungkinkan jamaah umrah mengonversi visa mereka ke visa turis.
Pemerintah Saudi juga meluncurkan program pemberian fasilitas tinggal dan investasi untuk warga asing, terutama kepemilikan rumah melalui kebijakan Saudi Green Card.
Kebijakan tersebut satu-satunya pilihan menjamin stabilitas negara dan kesejahteraan generasi Saudi mendatang.
Masyarakat Saudi kini dituntut meningkatkan produktivitas, termasuk para wanita yang merupakan setengah dari populasi negeri petro dolar tersebut. Namun, warga Saudi masih beruntung karena mereka tak perlu memikirkan biaya sekolah dan rumah sakit yang 100 persen dijamin pemerintah.
Perubahan ini akan membawa Saudi pada bentuk negara sipil di mana warga dituntut meningkatkan pendidikan dan pelatihan sehingga SDM Saudi menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional.
Selama ini, konsep negara rente dalam budaya Arab telah menciptakan hambatan untuk kemajuan negara. Hasilnya, pengangguran meluas. Kini, warga dituntut untuk mampu bersaing di pasar global.
Kerajaan Saudi menghadapi tantangan dalam negeri, terutama masalah kenakalan remaja, narkoba, kesenjangan sosial ekonomi, dan pengangguran.
Banyak orang dari penjuru dunia berduyun-duyun mendaftar sebagai tenaga kerja di Saudi, tak terkecuali tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencapai dua juta orang.
Anehnya, masalaah tenaga kerja dalam negeri dan pengangguran adalah perkara yang memusingkan Pemerintah Saudi tiap tahunnya. Angka pengangguran di Saudi cukup tinggi, sekitar enam persen.
Departemen Tenaga Kerja Arab Saudi melaporkan, dari 1,5 juta angka pengangguran di Saudi, sebanyak 300 ribu orang merupakan sarjana (Saudi Gazette).
Sekitar 130 ribu orang Saudi lulus setiap tahunnya yang menjadikan kondisi pengangguran di kerajaan makin rumit.
da sekitar 7,2 juta pekerja asing di Saudi yang berbagi tempat dengan penduduk Saudi yang sekitar 27 juta jiwa.
Maka, sebenarnya mudah untuk mengatasi pengangguran ini dengan mengalokasikan ceruk tenaga kerja yang didominasi pekerja asing itu ke warga Saudi. Namun, masalahnya tidak sesimpel itu. Mentalitas warga Saudi menjadi faktor penghambat.
Secara sederhana, struktur sosial masyarakat Saudi dari kelas terendah terdiri atas cleaning service (didominasi orang Bangladesh), pembantu rumah tangga (Indonesia), sopir taksi (Pakistan-India), buruh bangunan (Indonesia-Afghanistan), penjaga toko (Filipina), teknisi (India), insinyur profesional, serta orang Saudi yang selalu ingin jadi "mudir" (direktur) di segala sisi kehidupan. Adapun, nasib kaum wanita pada era Raja Salman mendapat sedikit angin kebebasan.
Mereka kini dibolehkan bekerja di tempat khusus pelayanan wanita serta pekerjaan di ruang tertutup, seperti menjadi mekanik eletronik.
Angka lajang di Saudi juga menjadi masalah sosial tersendiri. Tingginya biaya pernikahan menjadikan angka lajang di tengah masyarakat meningkat pesat.
Jumlah perempuan Saudi berusia lebih dari 30 tahun yang belum menikah mencapai 33,45 persen dalam 10 tahun terakhir. Angka itu sama dengan 1,52 juta dari total penduduk wanita Saudi yang 4,5 juta jiwa.
Hal itu salah satunya disebabkan oleh budaya keluarga calon mempelai wanita yang mensyaratkan banyak materi kepada pria calon pelamar. Biaya pernikahan mencapai 138 ribu riyal (sekitar Rp 500 juta).
Sangat timpang jika dilihat dari rata-rata penghasilan kebanyakan pemuda per bulannya yang berkisar 4.000 riyal sampai 6.000 riyal (sekitar Rp 20 juta).
Keadaan ini akhirnya memicu maraknya praktik nikah misyar di kerajaan.
Harapan Saudi Hari ini, Arab Saudi telah menjelma menjadi kekuatan baru dunia yang diperhitungkan.
Arab Saudi memainkan peran sentral di kawasan Timur Tengah dan forum G-20. Kerajaan Saudi telah melancarkan Operasi Decisive Storm ke Yaman dan membentuk Koalisi Militer Islam untuk melawan terorisme.
Perubahan yang bergulir di kerajaan membutuhkan pengawalan yang serius melalui pembentukan organisasi untuk mengelola proses reformasi semua bidang. ***
Penulis peneliti Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia