PEKANBARU(riaumandiri.co)- Universitas Muhammadiyah Riau terus melakukan peningkatan baik bidang akademik maupun non akademik. Tahun ini, UMRI menargetkan akan menjalankan program kebijakan baru tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Demikian diungkapkan Rektor UMRI, Mubarak, Selasa (19/4) usai acara pelantikan 5 struktur baru di lingkungan UMRI, di aula Pertemuan Kampus 1 UMRI.
Menurutnya, dalam menerapkan program KKNI dan SNPT, harus didukung dengan capaian akreditasi di seluruh program studi yang ada serta diraihnya sertifikasi bagi seluruh
dosen.
"Saat ini baru 30 persen dosen kita yang sudah memiliki sertifikasi. Kita berharap jelang usia 10 tahun UMRI sudah bisa menerapkan program KKNI dan SNPT. Sehingga posisi UMRI bisa sejajar dengan perguruan tinggi lainnya, yang sudah duluan menerapkannya," ujar Mubarak.
Dijelaskannya, untuk mewujudkan keinginan tersebut tentunya diperlukan tenaga yang bisa bekerja cepat dan memiliki kreativitas, dalam membantu pembuatan program baru.
Sehingga bisa meningkatkan kualitas UMRI kedepannya.
"Jadi dengan inovasi baru yang dilakukan bisa
membangun prodi baru serta bisa melakukan pengembangan akademik bagi UMRI," tuturnya.
Dengan dilantiknya 5 pejabat baru yang mengisi struktur di UMRI, yakni Yefri Badrun SPi MSi sebagai Asisten Rektor Bidang Pengembangan Akademik.
Ir Ahmad Kafrawi MT PhD IPP, sebagai Asisten Rektor Bidang Perencanaan Umum, Dr Eng Hadyan Hafizh, sebagai Kepala Kantor Urusan
Internasional, Mizan Asnawi SE MEc Dev, sebagai Kepala UPT Kewirausahaan, dan Rahmad Al Rian M Kom, sebagai Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, diharapkan bisa mempercepat terealisasinya program kerja tersebut.
Karena masing-masing pejabat yang dilantik sudah memiliki tugas pokoknya masing-masing.
Sehingga apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik, dan sesuai dengan renstra yang sudah ada.
Serta bisa mendukung sistem akademik di UMRI.
"Oleh sebab itu, diharapkan dukungan seluruh pihak agar bisa ikut serta membantu tugas pejabat tersebut," pungkas Mubarak. (nie)