Di tengah(riaumandiri.co)- kondisi ekonomi global saat ini, sudah pasti kebutuhan makan dan minum menjadi prioritas.
Apa jadinya, bila seseorang dipecat dari kantornya, seperti yang dialami Masduki pegawai honorer di BBU Dinas Pertanian dan Holtikultural Siak yang harus menerima nasibnya dipecat sepihak karena anggaran untuk menggaji mereka tidak ada lagi.
"Kami jauh-jauh dari malang merantau ke sini hanya bertujuan untuk mempertahankan pekerjaan kami sebagai pegawai honor di BBU. Berharap bisa selamanya bekerja di Dinas Pertanian dan Holtikultural untuk biaya kehidupan kami yang semakin hari semakin meningkat. Apalagi anak kami yang pertama kuliah dan membutuhkan biaya, ditambah lagi anak kami yang kadua masih kelas 6 SD dan ketiga yang masih kelas 1 SD, keempat belum sekolah, tentunya akan bertambah berat beban kami kalau tidak bekerja," ujar Masduki, Selasa (19/4).
Masduki, ayah dari empat anak warga RT 01, RT 01, Kampung Belading, Kecamatan Sabak Auh, saat ini masih binggung kemana harus melangkah. Mereka mau pulang kampung (Kota Malang,red) telalu jauh dan butuh biaya banya, mau bertahan di Kampung Belading juga tidak memiliki rumah pribadi atau tempat tinggal kecuali di Mess.
"Saya bingung mau kerja ke mana lagi. Lahan sawah atau kebun tak punya, kerja buruh diperusahaan juga tidak ada, entahlah kami pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa,"ungkapnya.
Hal yang sama disampaikan Hadi, warga Belading. Dia mengaku prehatin melihat keluarga pak Masduki, karena selama ini menurutnya Masduki adalah pegawai honorer yang rajin bekerja hingga tak kenal waktu.
"Kami sebagai warga di sini sangat kasihanlah dengan keluarga pak Mashadi yang saat ini dirinya dipecat. Karena selama ini ia bekerja terus tanpa kenal waktu, bahkan di waktu malam pun ia tetap bekerja menjalankan tugasnya masukan air ke sawah. Yang bikin miris, sudahlah perjuangannya mengabdi di dinas pantang menyerah sampai belasan tahun, tapi saat ini dicampakan, kasihan sekali nasibnya," katanya.
Idris, Penghulu Kampung Belading juga mengatakan, dirinya sempat kaget setelah mendengar warganya dikeluarkan secara sepihak oleh dinas terkait. Sehingga warganya mau tak mau menjadi pengangguran.
"Kami kecewa dengan tindakan dinas pertanian yang memecat warga kami tanpa koordinasi terlebih dahulu. Tentunya sebelum dikeluarkan mereka diajak runding terlebih dahulu sehingga tidak kecewa.
Selain itu, kalaulah memang tidak ada anggaran pemerintah untuk kegiatan BBU, kita juga berharap warga saya bisa bertahan dan bekerja mengelola lahan BBU yang luas itu, setidakanya mereka kususnya Masduki bisa mengelola lahan BBU untuk bercocok tanam dan tinggal disana untuk sementara," harapnya.
Terpisah, Kabid Pertanian dan Holtikultural T Syaiful ketika dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, Masduki dipersilahkan mengelola lahan BBU dan tinggal sementara di Mess UPTD Pertanian dan holtikultiral. Namun sifanya hanya sementara dan tidak digaji.
"Kami persilahkan pak Masduki menggarap lahan di BBU, lahan BBU kan luas, sekitar 15 hektare. Jadi silahkan bercocok tanam di sana beberapa tahun untuk mencari modal," sarannya.***