PEKANBARU (riaumandiri.co)-Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengingatkan Pemprov Riau untuk selalu mendahulukan program prioritas dalam menjalankan pembangunan di daerah. Dalam hal ini, anggaran yang tercantum dalam APBD harus mengikuti program pembangunan,
Pemprov
bukan malah sebaliknya.
Selain itu, dalam menyusun rencana pembangunan di daerah, pemerintah daerah harus bisa menangkap apa yang menjadi priorotas. Jangan sampai nanti skala prioritas di daerah tidak sampai masuk di anggaran pusat, yang dimasukkan melalui Musayawarah Rencanan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota, Senin (18/4) di Hotel Aryaduta Pekanbaru.
"Tahun 2016 ini merupakan tahun percepatan pembangunan, untuk itu perlu dilakukan pembangunan yang skala prioritas, seperti infrastruktur. Termasuk di Riau ini, jangan sampai nanti skala prioritas tidak masuk dibiayai dari APBN," ingatnya.
Dalam menjalankan pembangunan, pemerintah daerah juga dimintai untuk menyesuaikan dengan arahan dan program yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo, yakni revolusi mental. Harus efisien dan efektif, disiplin dan taat waktu.
"Presiden sudah sepakat akan memperkuat pembangunan melalui Bappenas yang akan mengalokasikan anggaran bagi pembangunan nasional," katanya.
Tak Punya Konsep
Sementara itu, Kepala Bappenas Sofyan Jalil, mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk memiliki konsep. Hal itu mengingat hampir semua daerah di Tanah Air terkesan tidak punya konsep pembangunan yang mendasar. Selain itu sistem peruntukan pengelolaan lahan juga belum tertata dengan baik.
Dalam hal ini, pihaknya mengingatnya Pemprov Riau juga harus ikut mengembalikan ketahanan pangan daerah. Arel persawahan jangan dijadikan perumahan. Ia meminta agar lahan yang sedah menjadi irigasi tidak dialihfungsikan ke sektor properti. Terkait soal ini, pemerintah diminta untuk bijak dalam menentukan titik lokasi pembangunan.
"Dengan sistem terintegrasi sasaran pembangunan akan bisa dicapai secara komprehensip. Program pembangunan itu harus disingkronkan dengan dinas-dinas terkait. Fokus penganggarannya harus jelas," ungkap Sofyan.
Masih Terkendala
Sementara itu, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Agus Tomi, mengatakan dalam pembangunan daerah memang memerlukan rencana ruang, sebagai matras parsial pembangunan wilayah. Rencana tata ruang juga memberikan jaminan keterpaduan pembangunan.
Agus Tomi juga mengakui bahwa belum disahkannya RTRW Riau juga menjadi kendala dalam pembangunan. RTRW menjadi kepastian ruang dan investasi.
"RTRW Riau memang hingga saat ini belum berhasil diselesaikan, secepatnya kita akan secepatnya selesaikan. RTRW menjadi jaminan keterpaduan pembangunan dan investasi," jelas Agus.
Berbasis Elektronik
Sementara itu, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan Pemprov Riau telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yakni e-planning dan e-government. Musrenbang Provinsi Riau kali ini merupakan puncak dari sejumlah rangkaian yang telah digelar sebelumnya.
Sistem ini diterapkan untuk kelancaran arus informasi untuk menunjang hubungan antar unit kerja Pemprov serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan.
"Pelayanan publik harus transparan, terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasi dan informasi," kata Plt Gubri.
Ditambahkan Plt Gubri, pemantapan infrastruktur dan aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, juga menjadi prioritas pembangunan Riau.
"Infrastruktur menjadi prioritas kita dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Musrenbang tersebut dihadiri seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Riau, bupati dan walikota, atau perwakilan dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dan DPRD kabupaten/kota se Riau. (nur)