PASIRPENGARAIAN(riaumandiri.co)-Para aktivis di Kabupaten Rokan Hulu meminta kepada DPRD agar tidak berpangku tangan terkait dengan APBD Murni Rohul tahun 2016 yang belum disahkan. Dewan harus mencari jalan keluar, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak.
Hal ini disampaikan Kordinator LSM Bara Api Provinsi Riau melalui Ketua LSM BaranApi Kabupaten Rohul Sapii Jasid MSi, Minggu (17/4).
Dikatakannya, hasil investigasi ke berbagai kecamatan, terlihat masyarakat menjerit menunggu APBD yang tak kunjung disahkan. Saat ini, katanya, terlalu berat beban ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Di samping harga karet semakin merosot, ditambah lagi APBD hingga saat ini sudah masuk triwulan kedua belum ada titik terangnya.
"Kami sekarang sangat menderita, di samping harga karet semakin merosot tambah lagi APBD yang sedang ditunggu-tunggu belum juga disahkan oleh DPRD," ujar salah seorang warga Kepenuhan Rudianto kepada Ketua LSM Bara Api, Minggu (17/4).
Terlebih lagi, tambahnya, dilihat di pasar-pasar di seluruh kecamatan daya beli masyarakat merosot tajam. Bahkan pengunjung terlihat sepi. "Bagaimana bisa terjadi transaksi jual beli, sedangkan dana untuk membeli tidak ada," ujarnya.
Hal yang paling menyedihkan, para PNS yang SK-nya digadaikan ke bank untuk mengambil pinjaman dan tenaga honor yang gajinya hanya mengharapkan APBD namun sejak Januari sampai sekarang tidak gajian.
"Itukan saudara kita kenapa DPRD Rohul yang menyiksanya? Bahkan seluruh kegiatan di dinas-dinas vakum, kegiatan
tidak ada. Apakah ini kita biarkan berlarut-larut. Anggota DPRD, tolong hargai masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut Sapii bercerita, akibat belum gajian, para pegawai terpaksa meminjam uang sama mertua untuk membeli bensin berangkat ke kantor.
"Untung saja mertua saya masih memiliki kebun sawit. Ada teman yang terpaksa meminjam pada rentenir yang bunganya mencapai 50 persen," ungkap salah seorang PNS di kantor Bappeda Rohul beberapa hari lalu.
Kalau DPRD Rohul tidak mengambil sikap untuk mengesahkan APBD secepatnya, katanya, maka akan terjadi kelaparan di berbagai wilayah di Rohul ini. Inilah yang perlu disikapi oleh DPRD sebagai perpanjangan tangan masyarakat ini.
"Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan kalau dengan musyawarah dan mufakat. Tinggal lagi bagaimana cara mencari jalan keluarnya dan DPRD itu tidak berpangku tangan. Kalau menunggu siapa lagi yang akan ditunggu, sementara masyarakat semakin menjerit," tuturnya.
Hal senada juga disampaikan tokoh pemuda Kabupaten Rohul Rahmad Kurniawan. Ia menilai selama Kabuten Rohul berdiri, baru kali ini terjadi permasalahan ekonomi yang paling terpuruk. Seharusnya DPRD Rohul mengambil kebijaksanaan untuk mensahkan APBD sebagai urat nadi perekonomian masyarakat.
Namun yang terlihat, saat ini DPRD sepertinya tenang-tenang saja. Seperti tidak ada persoalan yang terjadi.
"Kalau memang DPRD ada permasalahan dengan Pemerintah daerah, mohon diselesaikan secepatnya, agar APBD bisa diselesaikan. Jangan hanya menunggu-nunggu waktu yang tak jelas, karena yang menjadi korban adalah masyarakat," kata Rahmat. (yus)