BAGANSIAPIAPI(riaumandiri.co)- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna Laoly, akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tanggal 23 April 2016.
Agendanya antara lain, meninjau Rutan Kelas II Bagansiapiapi, sekaligus melihat lahan pembangunan Rutan baru yang telah disiapkan pemerintah setempat. "Agenda sementara Menteri melihat Rutan dan lahan pembangunan Lapas baru, bahkan Pemkab bersama pihak Rutan saat ini tengah mempersiapkan acara yang juga nantinya akan dihadiri langsung oleh Plt Gubernur Riau,
Arsyadjuliandi Rahman," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Surya Arfan, di Bagansiapiapi, Kamis.
Ia mengatakan, Pemkab Rohil telah lama menyediakan lahan tepatnya di Simpang 200, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, untuk pembangunan Rutan yang saat ini sudah over kapasitas.
"Bupati Rohil menginginkan agar warga binaan bisa tinggal dengan layak, meskipun di dalam Rutan. Makanya Pemkab menyiapkan lahan untuk pembangunan Rutan baru," ujarnya.
Kondisi over kapasitas Rutan Cabang Bagansiapiapi menurutnya sudah menjadi sorotan Nasional, bahkan telah diberikan gelar dengan Rutan Terpadat di Indonesia. "Inilah langkah cepat kita sehingga warga binaan bisa tinggal dengan nyaman," tuturnya.
Sekda menjelaskan, saat ini Rutan yang berkapasitas 98 orang itu dihuni lebih dari 700 narapidana dengan berbagai kasus dan didominasi dengan kasus-kasus narkoba.
"Tentunya kita berharap pembangunan bisa dimulai tahun ini juga agar Rutan yang lama bisa segera pindah, apalagi saat ini letaknya sudah tidak strategis ditengah kota dan berdekatan dengan RSUD Dr Pratomo Bagansiapiapi," katanya.
Guna menyambut kedatangan Menkumham, pihak rutan juga sudah menyiapkan lukisan hasil karya warga binaan yang nantinya akan diserahkan langsung kepada Yasonna Laoly.
Sekda berharap agar kedatangan Menteri nantinya sebagai langkah cepat dalam rangka merealisasi pembangunan rutan yang baru. "Memang seharusnya pembangunan rutan tersebut sudah dibangun sejak lama, namun kita sebagai penyedia lahan tetap menunggu lampu hijau dari pihak Menkumham untuk realisasinya," katanya mengakhiri.***