PASIR PENGARAIAN (riaumandiri.co)-Pimpinan DPRD Rohul Zulkarnain buka suara terkait buntunya pembahasan KUA-PPAS APBD Murni 2016.
Menurutnya, buntunya pembahasan KUA-PPAS APBD Murni 2016 ini disebabkan karena Pemerintah bersikeras tetap memasukkan utang kegiatan 2015, baik utang pihak ketiga, GU/TU dan ADD, sebelum ada audit Internal dari Inspektorat atau Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jika hari ini Pemkab Rohul mau mengeluarkan utang yang tidak jelas dan tidak terperinci itu, DPRD Rohul siap memparipurnakan hari ini juga,” tegas Politisi Golkar tersebut.
Zulkarnain juga mengaku heran, mengapa Pemkab Rohul begitu ngotot memasukkan utang 2015 dalam APBD Murni 2016. Padahal, jika utangnya jelas dan terperinci, maka Pemkab Rohul, wajib membayar utang tersebut, meski sudah berganti kepala daerah.
Apalagi, pembayaran utang sebenarnya tidak harus dimasukan dalam APBD Murni, tetapi bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan 2016, setelah ada pernyataan utang dari Pemkab Rohul melalui hasil audit.
“Siapapun Bupatinya nanti, utang itu wajib dibayarkan, karena itu utang daerah. Tetapi syaratnya, utang itu harus jelas disampaikan menurut Permendagri No 52. Tetapi kenyataanya, hingga hari ini, kepala daerah sama sekali tidak ada melaporkan ke DPRD dalam pemabahasan rincian hutangnya, bagaimana DPRD Rohul bisa menyatakan itu adalah utang,” tegasnya.
Selain utang pihak ketiga, DPRD Rohul juga mempertanyakan hutang Guna Uang (GU) dan utang Tambah Uang (TU). Berdasarkan konsultasi DPRD degan biro keuangan provinsi Riau, belum ada acuan tentang utang GU/TU.
Dalam ketentuannya, GU/TU itu baru bisa dilaksaknakan jika uangnya tersedia. "Tapi ini tiba-tiba malah timbul utang, utang darimana?” tuturnya.
Zulkarnain menyatakan, DPRD Rohul masih menunggu Pemkab Rohul untuk mengajukan rincian utang kegiatan tahun anggaran yang belum terbayarkan yang diajukan dalam KUA-PPAS 2016. DPRD Rohul memberikan waktu tiga hari sesuai jadwal Badan Musyawarah (Banmus).
“Kita harapkan APBD Rohul murni 2016 bisa disepakati tanpa ada utang. Utang tetap kita prioritaskan dibayarkan pada APBD Perubahan 2016, setelah melalui audit,” pungkasnya. (yus)