SIAK (riaumandiri.co)-Hampir seluruh perusahaan perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Siak belum membuat tapal batas antar wilayah perizinannya.
Hal ini memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat. Belakangan ini jumlah kasus sengketa lahan makin bertambah, bahkan ada beberapa perusahaan yang memasang plang tapal batas di perkebunan masyarakat yang sudah produktif.
Melihat kondisi itu, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan angkat bicara. Ia meminta pemerintah bisa mendesak perusahaan untuk menyelesaikan tapal batas, jika tidak kasus seperti ini makin bertambah.
Saat ini PT Seraya Sumber Lestari memasang plang batas wilayah perizinan di lahan perkebunan kelapa sawit warga Kampung Tumang yang sudah produktif.
Padahal, sebelumnya perusahaan perkebunan akasia ini belum pernah memasang plang tapal batas, hal ini sepontan membuat warga terkejut.
Menurut Indra Gunawan, permasalahan ini muncul karena dari awal tidak ada pemetaan mana wilayah yang bisa digarap perusahaan dan mana wilayah masyarakat bertempat tinggal dan mencari nafkah.
Terbukti ada beberapa kampung yang letaknya di tengah areal perizinan perusahaan.
"Hingga akhirnya terjadi tumpang tindih kepentingan, perusahaan punya kepentingan atas dasar izin yang mereka miliki, sementara masyarakat juga memiliki kepentingan yang lebih mendasar, dari sebelum perusahaan hadir masyarakat sudah ada di sana membuat perkampungan," kata Indra Gunawan, Sabtu (26/3).
Indra Gunawan meminta pemerintah dan BPN untuk melakukan kajian ulang, untuk memastikan apakah izin yang diberikan ke perusahaan itu sesuai kondisi dilapangan, atau bahkan perusahaan menggarap lahan diluar areal perizinannya.
Ia mengatakan, DPRD Siak akan memanggil perusahan perkebunan yang beroprasi di wilayah administrasi Kabupaten Siak satu persatu, didudukan dengan masyarakat di areal perusahaan itu.
"Bagi perusahan yang mengklaim perkebunan masyarakat, tunggu saja saatnya, ketika itu benar hak rakyat akan kita kembalikan ke rakyat," kata Muhtarom.***