PEKANBARU (riaumandiri.co)- Tak selamanya siswa berkebutuhan khusus harus mendapatkan pendidikan di sekolah yang khusus atau Sekolah Luar Biasa. Tetapi, mereka juga diperbolehkan dan berhak mendapatkan pendidikan di sekolah umum, baik negeri maupun swasta di Provinsi Riau.
Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Sri Petri Haryati, usai membuka acara Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) se Riau, Selasa (22/3), di Hotel Hollywood, Pekanbaru.
Dikatakan Petri, selama ini banyak sekolah yang enggan menerima siswa berkebutuhan khusus. Pasalnya, dianggap merepotkan dan harus diberikan perhatian ekstra. Tetapi sebenarnya tidak semua anak seperti itu, misalnya, anak tuna darma dan juga anak autis.
"Anak tuna darma itu kan yang cacat hanyalah badannya, tapi otaknya kan tidak. Jadi mereka tidak selamanya harus sekolah di SLB, begitu juga anak autis. Mereka juga ada yang bisa bersosialisasi dengan masyarakat secara normal," ujar Petri.
Karena itu, ke depan pemerintah melalui Dinas Pendidikan mencanangkan program sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.
"Kita akan meminta kepada pihak sekolah agar tidak menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tujuannya, agar tidak ada lagi anak-anak di Riau yang tidak mengenyam pendidikan," paparnya.
Namun begitu, untuk mendukung program tersebut pihaknya juga akan upayakan agar nantinya ada guru kunjung yang bisa memberikan pelajaran sesuai dengan psikologis mereka. Serta membuat program peningkatan kompetensi bagi para guru-guru, tujuannya agar mereka bisa membantu pendidikan anak tersebut.
"Jadi paling tidak nanti akan ada dalam satu atau dua minggu sekali, guru kunjung yang datang kesana. Sehingga bisa membantu kesulitan belajar bagi anak berkebutuhan khusus tersebut," tambahnya.
Diakui Petri, hingga saat ini Riau masih belum memiliki guru kunjung. Oleh sebab itulah pihaknya merasa sangat kesulitan dalam memberikan pembimbingan bagi para siswa berkebutuhan khusus, dan hanya terfokus di SLB saja. Makanya di dalam Rakor ini, pendidikan inklusi inilah yang akan menjadi pembahasan, bagi kabupaten kota untuk bisa memberikan solusi terkait bagaimana memberikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. (nie)